Arsitektur keuangan global kini memasuki fase baru yang menyebabkan batasan antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial menjadi semakin tidak jelas. Perubahan ini membawa tantangan besar bagi stabilitas sistem keuangan di berbagai negara.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko guncangan pada sistem keuangan secara sistemik. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas A.M. Djiwandono, seperti dikutip dari Ekonomi pada Kamis, 8 Mei 2026.
Saat membuka konferensi internasional ICFP-JCLI ke-4 di Bali, Thomas menjelaskan bahwa digitalisasi di sektor finansial serta keterhubungan antarnegara yang erat telah mempercepat penularan risiko secara global. Akibatnya, setiap kebijakan saat ini memiliki impak yang saling mengikat.
“Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga,” ujar Thomas Djiwandono melalui keterangan resmi BI.
Situasi ini menuntut adanya penguatan koordinasi antarlembaga serta independensi otoritas regulator. Independensi kelembagaan dianggap krusial bukan hanya bagi bank sentral, melainkan juga bagi seluruh regulator dan lembaga pengawas sektor keuangan.
Konferensi ICFP-JCLI tahun ini mengusung tema Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture. Forum ini menjadi wadah diskusi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi lintas negara.
Fokus utama forum ini mencakup isu hukum, kelembagaan, serta aspek ekonomi dalam konteks kebanksentralan. Tingginya minat terhadap stabilitas sistem keuangan terlihat dari partisipasi 291 paper yang masuk dari penulis di 34 negara berbeda.
Para ahli dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa transformasi digital di sektor keuangan memang menawarkan ruang inovasi yang luas. Namun, inovasi ini harus dibarengi dengan tata kelola yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang adaptif.
Kesiapan dalam menghadapi krisis menjadi poin penting yang terus ditekankan oleh para otoritas keuangan. Hal tersebut menjadi syarat utama guna memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global yang kompleks.
