Risiko investasi di Indonesia dinilai mengalami peningkatan seiring dengan tekanan yang terjadi pada berbagai indikator pasar keuangan domestik. Sejumlah indikator di pasar keuangan dalam negeri terpantau anjlok, seperti dikutip dari Investasi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (18/5) melemah tajam sebesar 124,08 poin atau 1,85 persen ke level 6.599,24. Selain itu, indikator lain seperti imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun naik ke level 6,85.
Premi risiko gagal bayar atau credit default swap (CDS) lima tahun Indonesia juga naik ke level 89,73 persen dari sebelumnya 87,09 persen pada Jumat (15/5). Kurs rupiah spot bahkan melemah Rp 71 atau 0,40 persen menjadi Rp 17.668 per dolar Amerika Serikat (AS) yang menjadi level terburuk sepanjang masa.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menilai, kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia.
"Itu banyak benarnya. Berbagai indikator mutakhir yang disebutkan di atas mengindikasikan peningkatan persepsi risiko atas perekonomian dan pasar keuangan Indonesia," ujar Eddy Junarsin kepada Kontan, Senin (18/5/2026).
Menurut Eddy, tekanan terhadap mata uang rupiah memiliki potensi untuk memperbesar risiko di pasar keuangan. Kendati demikian, situasi ini dinilai masih dapat diredam melalui respons kebijakan yang cepat serta terkoordinasi.
"Potensi itu ada. Namun saya yakin pejabat di BI, Kemenkeu, LPS, OJK dan KSSK memahami persoalan, dapat membaca indikator dan mampu membuat proyeksi yang akurat. Tantangannya adalah implementasi berbagai kebijakan strategis tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Eddy.
Dari sisi moneter, Eddy berpendapat bahwa Bank Indonesia (BI) perlu menerapkan kebijakan tingkat suku bunga atau policy rate yang stabil. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui intervensi terbatas guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta bersiap melakukan quantitative easing jika kondisi mendesak.
"Pada dasarnya BI itu menghadapi dilema antara inflation management dan atau full employment," ujar Eddy.
Selain sektor moneter, Eddy menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal dan nonekonomi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut dapat diarahkan berupa pemberian insentif pajak maupun nonpajak bagi para wirausaha agar mampu tumbuh dan membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah juga disarankan melakukan efisiensi pengeluaran tanpa menurunkan kualitas layanan, menjaga rasio defisit anggaran terhadap GDP di bawah 3 persen, serta menjaga rasio utang terhadap GDP di bawah 60 persen. Faktor lain yang harus dijaga adalah stabilitas keamanan nasional, kepastian hukum, dan penerapan hukum yang sehat bagi masyarakat serta dunia usaha.
Dampak Terhadap Strategi Investasi
Kombinasi tekanan pada rupiah, pasar saham, dan obligasi ini perlu diwaspadai oleh para investor. Kondisi tersebut berpotensi memicu koreksi lanjutan pada berbagai instrumen investasi.
"Di saat ketidakpastian seperti ini, investasi pada SUN, obligasi perusahaan maupun saham sebaiknya tidak berorientasi jangka panjang karena rawan koreksi," kata Eddy.
Pelemahan rupiah dan kenaikan premi risiko ini dapat menurunkan nilai portofolio. Dampak ini terutama dirasakan oleh investor yang telah menempatkan dana di pasar obligasi maupun saham sebelum volatilitas pasar meningkat.
Meski demikian, peluang bagi penguatan rupiah dinilai masih terbuka jika pemerintah bersama otoritas terkait mampu mengoptimalkan respons kebijakan dan menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.
"Rupiah sangat berpotensi menguat jika BI, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat fokus pada perbaikan kebijakan dan praktik di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, hingga pendidikan dan teknologi," ujar Eddy.
