Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memperingatkan potensi ancaman keamanan pada proyek konstruksi akibat banjir produk baja impor murah yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Jumat (8/5/2026).
Risiko kegagalan struktur bangunan menjadi perhatian utama menyusul lemahnya pengawasan terhadap kualitas material asing yang masuk ke pasar domestik. Dilansir dari Suara, fenomena ini tidak hanya menekan sisi ekonomi produsen lokal tetapi juga berdampak pada aspek keselamatan publik dalam jangka panjang.
"Banyak produk baja impor tidak memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia), sehingga berisiko bagi keamanan proyek konstruksi," kata Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF.
Esther menjelaskan bahwa rendahnya kualitas baja impor dapat merusak ketahanan infrastruktur nasional. Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik dumping atau penjualan produk di bawah harga wajar yang bertujuan menguasai pasar Indonesia secara ilegal.
"Produk impor dengan harga jauh di bawah nilai wajar (dumping) menguasai pasar domestik, menggeser produk lokal," ujarnya Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF.
Selain masalah harga, terdapat dugaan manipulasi kode Harmonized System (HS) yang dilakukan oknum importir untuk mengindari kewajiban tarif bea masuk. Hal tersebut dinilai menciptakan celah bagi produk tanpa jaminan mutu untuk beredar luas di tengah masyarakat.
"Modus manipulasi kode Harmonized System (HS) sering digunakan untuk menghindari tarif bea masuk," ucap Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF.
Tekanan dari komoditas impor tersebut telah memicu penurunan kapasitas produksi di dalam negeri hingga menyebabkan penghentian operasional pabrik, seperti yang dialami PT Krakatau Osaka Steel. Esther mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan nyata bagi industri baja nasional.
"Harus lindungi industri baja dengan subsidi atau dengan kurangi impor," tutur Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF.
Penegakan standar mutu yang ketat diharapkan menjadi prioritas pemerintah guna menjamin keamanan publik. Langkah perlindungan industri dalam negeri kini dianggap mendesak untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
