Otoritas pajak memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa sumber pendapatan kecil yang belum dikenakan potongan pajak penghasilan pribadi sebesar 10 persen berpotensi menimbulkan risiko kewajiban pajak yang tidak terduga pada Senin (11/5/2026).
Risiko ini muncul bagi individu yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber di luar gaji tetap, namun tidak melakukan penyelesaian mandiri sesuai peraturan yang berlaku. Masalah pengklasifikasian ulang dari penyelesaian pajak resmi menjadi mandiri kini menjadi topik hangat di berbagai forum pajak.
Berdasarkan regulasi, individu dengan penghasilan bulanan rata-rata maksimal 10 juta VND dari upah yang telah dipotong pajak 10 persen dapat memberi wewenang kepada pemberi kerja untuk mengurus pajak mereka. Namun, sistem ini memiliki celah dalam mengontrol sumber pendapatan lain di luar instansi utama tersebut.
Kasus ini dialami oleh Ibu Minh Nguyet dari Kota Hue yang terpaksa melakukan penyelesaian mandiri setelah sistem mendeteksi tambahan penghasilan sebesar 200.000 VND dari kehadiran konferensi di organisasi lain. Meskipun prosesnya mudah, ia mengaku khawatir karena sulitnya mengendalikan akumulasi pendapatan kecil selama setahun.
Banyak wajib pajak cenderung mengabaikan honorarium dari seminar, penulisan artikel, atau kegiatan kolaborasi karena menganggap nominalnya tidak akan dilaporkan. Namun, integrasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI) kini memudahkan otoritas untuk memverifikasi data dari bank hingga platform e-commerce.
Pemerintah kini dapat mendeteksi ketidaksesuaian deklarasi melalui basis data elektronik yang saling terhubung dengan identitas warga negara. Hal ini memperkuat transparansi dalam pengelolaan pendapatan individu secara menyeluruh.
Kepala Dinas Pajak Kota, Bapak Doan Vi Tuyen, menjelaskan bahwa banyak warga yang salah paham menganggap pemotongan 10 persen di awal sudah menuntaskan seluruh kewajiban mereka.
"Padahal, ini hanyalah pemotongan pajak sementara. Jumlah pajak sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada jumlah yang dipotong karena semua sumber pendapatan harus digabungkan untuk melakukan penyelesaian pajak sesuai dengan jadwal tarif pajak progresif," kata Doan Vi Tuyen, Kepala Dinas Pajak Kota.
Beliau juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk memantau status perpajakan individu secara berkala guna menghindari sanksi administratif.
"Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa dengan cermat semua sumber pendapatan pada aplikasi eTax Mobile dan melakukan penyelesaian pajak sesuai peraturan untuk menghindari denda," ujar Doan Vi Tuyen, Kepala Dinas Pajak Kota.
Otoritas pajak kini mempertimbangkan mekanisme peringatan dini bagi wajib pajak dan entitas pemberi penghasilan untuk mencegah terjadinya tunggakan akibat kelalaian pelaporan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong tindakan proaktif sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.
