Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam hingga menyentuh angka Rp17.660 pada perdagangan Senin (18/5/2026) akibat tekanan sentimen negatif global, yang mendorong Komisi XI DPR segera memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Jakarta.
Berdasarkan data Refinitiv pukul 10.20 WIB, pelemahan mata uang Garuda melorot 1,15 persen dari penutupan pekan lalu sebesar Rp17.460 per dolar AS, setelah sebelumnya dibuka di level Rp17.630 per dolar AS pada perdagangan pagi.
Depresiasi ini sejalan dengan jatuhnya mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS, termasuk ringgit Malaysia yang turun 0,52 persen, won Korea Selatan 0,46 persen, baht Thailand 0,16 persen, yen Jepang 0,11 persen, dolar Singapura 0,05 persen, dan yuan China 0,04 persen, sementara hanya dolar Hong Kong yang menguat tipis 0,01 persen.
Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong menjelaskan bahwa penguatan dolar AS dipicu oleh kekecewaan investor terhadap hasil pertemuan bilateral antara pemimpin China dan Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah.
"Dolar AS menguat cukup besar di tengah aksi jual berbagai aset termasuk obligasi, saham, kripto, dan mata uang akibat kekecewaan investor terhadap hasil pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump yang dinilai belum banyak membahas atau memberikan solusi terkait perang AS-Iran," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari pengamat ekonomi domestik karena jatuhnya nilai tukar rupiah diprediksi akan segera berimbas langsung pada lonjakan biaya hidup masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyesalkan respons santai Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk yang dinilai menganggap enteng situasi merosotnya mata uang nasional ini.
"Kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang. Harusnya, seperti di banyak negara lain, para pemimpinnya mempersiapkan kondisi terburuk dengan stimulus dan mempersiapkan psikologi publik,” ujar Bhima Yudhistira di Jakarta, Minggu 17 Mei 2026.
Bhima Yudhistira menambahkan bahwa retorika pemerintah yang menyiratkan masyarakat desa aman karena tidak bertransaksi dengan mata uang asing merupakan langkah yang berbahaya bagi psikologi pasar finansial.
"Di Indonesia, ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan psikologi pasar,” tutur Bhima.
Dampak depresiasi ini dinilai tetap mengalir ke desa melalui komoditas impor seperti bahan baku pupuk, elpiji, kendaraan, pakan ternak, hingga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di perkotaan.
"Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh harganya yang ada di sentra sentra pertanian kalau rupiahnya makin melemah," katanya.
Masalah penularan dampak ekonomi ini juga dibenarkan oleh ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menyoroti transmisi harga barang konsumsi harian.
"Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di perdesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa," ujarnya.
Yusuf Rendy Manilet memaparkan bahwa pelemahan yang menembus level psikologis baru ini menuntut adanya sinyal kebijakan kuat dari otoritas moneter guna mencegah terjadinya penurunan nilai yang berkelanjutan.
"Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, dampaknya terhadap inflasi pedesaan sebenarnya bukan persoalan apakah akan terjadi atau tidak, melainkan seberapa cepat transmisinya muncul. Biasanya efek tersebut mulai terasa dalam satu hingga dua kuartal setelah depresiasi terjadi," ujarnya.
Menurut Yusuf Rendy Manilet, kepanikan pasar bisa memicu para investor untuk mengamankan aset mereka ke dalam bentuk dolar secara masif jika pemerintah gagal menunjukkan langkah reformasi struktural yang konkret.
"Dalam situasi seperti itu, ekspektasi pelemahan bisa berkembang menjadi tekanan nyata. Investor mulai meningkatkan lindung nilai, permintaan dolar naik, arus modal keluar membesar, dan depresiasi rupiah akhirnya memperkuat dirinya sendiri. Situasi seperti ini dalam ekonomi sering disebut sebagai self-fulfilling depreciation," ujarnya.
Kritik eksternal terkait tata kelola belanja negara juga disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil yang memantau pergerakan anggaran belanja pemerintah pusat.
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap narasi simplistis pemerintah mengingat besarnya ketergantungan logistik desa pada komponen impor.
"Orang desa memang tidak bertransaksi pakai dolar. Tapi pupuknya, BBM-nya, pakan ternaknya, obatnya, sampai ongkos distribusi pangannya sangat dipengaruhi dolar," kata Badiul Hadi saat dihubungi, Minggu 17 Mei 2026.
Badiul Hadi menegaskan bahwa penurunan nilai tukar yang telah menyentuh angka berkisar 8 hingga 10 persen berpotensi menekan ruang fiskal APBN akibat pembengkakan subsidi energi.
"Kalau depresiasi sudah dikisaran 8-10% seperti sekarang, tekanan ke harga pangan, energi, dan logistik pasti terasa. Yang paling terpukul justru kelas menengah bawah dan warga desa karena pendapatannya tetap, tapi harga kebutuhan naik," ucap Badiul.
Menurut analisis Fitra, pelemahan nilai tukar ini juga mencerminkan kekhawatiran para pelaku pasar terhadap kelanjutan disiplin anggaran akibat pemaksaan proyek-proyek besar di tengah ketidakpastian global.
"Belanja negara membesar, proyek-proyek ambisius dipaksakan, tetapi kepastian pembiayaan dan disiplin fiskalnya dipertanyakan. Akibatnya, capital outflow meningkat, rupiah ditekan, dan biaya utang makin mahal,” katanya.
Badiul Hadi memperingatkan dampak lanjutan terhadap target makroekonomi nasional jika otoritas tidak segera menghentikan pelarian modal asing keluar dari pasar domestik.
"IMF sudah mengingatkan bahwa negara berkembang pengimpor energi sangat rentan terhadap pelemahan mata uang dan lonjakan harga global," ucapnya.
Hingga Senin siang, agenda rapat kerja antara Komisi XI DPR dan jajaran deputi serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Parlemen terpantau masih berjalan dengan fokus evaluasi Laporan Kinerja Bank Indonesia.
