Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi melanjutkan tren penurunan hingga berpotensi menembus angka di atas Rp 18.000 pada pekan depan, seperti dilansir dari Detik Finance pada Jumat (29/5/2026).
Kondisi ini dipicu oleh persoalan struktural pada perekonomian domestik serta sentimen pasar modal terkait pembagian dividen perusahaan asing.
Analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa proyeksi pelemahan ini didasarkan pada pergerakan pasar saat ini yang mendekati level psikologis baru.
"Untuk harga rupiah dalam minggu ini kalau tidak kena minggu depan ya itu Rp 18.000 sudah di depan mata. Karena saya melihat kalau Rp 18.000 ini tembus, kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp 18.200," kata analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi.
Faktor utama penurunan ini disebut berasal dari defisit neraca transaksi berjalan yang terbebani oleh tingginya impor energi minyak mentah.
"Di APBN itu (harga minyak) US$ 70 per barrel, rupiahnya di 16.500. Tetapi sekarang rupiahnya sudah di angka anggap saja Rp 17.900, kemudian minyak mentahnya bukan di US$ 70 tapi di atas US$ 90. Pemerintah harus mengeluarkan dolar yang cukup besar. Sedangkan impor minyak mentah ini 85% itu larinya subsidi. Nah sehingga apa? Ini beban, tekanan bagi pemerintah untuk menutupi defisit ini," tutur Ibrahim Assuaibi.
Kondisi tersebut diperparah oleh siklus pembagian dividen kepada investor asing di pasar modal yang meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.
"Sudah kita kekurangan dolar, kemudian beban dividen yang harus dibagikan terhadap para investor, terutama investor asing di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, di pasar modal. Nah ini membuat satu kegaduhan tersendiri," ucap Ibrahim Assuaibi.
Di sisi lain, pergeseran investasi juga terjadi di pasar komoditas karena pelaku pasar memanfaatkan penguatan indeks dolar AS.
"Dana yang tadinya mereka investasikan di logam mulia, di emas digital, mereka pindahkan. Kenapa? Momentum untuk mendapatkan keuntungan secara jangka pendek itu ada di indeks dolar, bukan di logam mulia," ujar Ibrahim Assuaibi.
Sentimen negatif regulasi baru mengenai sistem ekspor satu pintu melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) turut memicu keraguan para investor asing.
"Ekspor satu pintu melalui DSI ini membuat kegaduhan. Memang secara jangka panjang bagus, karena pemerintahan di luar negeri pun sama, di Eropa juga sama seperti itu. Tapi karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini ekonomi, ini membuat kegaduhan tersendiri," jelas Ibrahim Assuaibi.
Langkah pengetatan ekspor ini dinilai memberikan tekanan tambahan bagi emiten tambang yang terikat kontrak kerja.
"Pemerintah benar bahwa dengan satu pintu ini kemungkinan besar tidak akan ada kebocoran untuk ekspor ilegal. Karena selalu tidak sesuai secara kertas dan secara teknis itu berbeda. Tetapi ini pun juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan kontrak kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri," sambung Ibrahim Assuaibi.
Proyeksi serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira yang memperkirakan bahwa pergerakan dolar AS akan semakin menguat.
"Jadi bahkan bukan Rp 18.000, tapi level psikologis setelah Rp 18.000 ke Rp 19.000, pelemahannya akan jauh lebih cepat karena batas psikologisnya memang sudah menembus," tutur Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira.
Menurutnya, pengumuman kebijakan tata kelola ekspor melalui DSI yang terlalu cepat tanpa adanya sosialisasi awal menurunkan minat investasi di Indonesia.
"Ini perubahannya terjadi begitu cepat, diumumkan begitu cepat. Sebelumnya bahkan belum ada sosialisasi ataupun pembahasan misalnya dengan para pelaku usaha. Sehingga ini juga menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," jelas Bhima Yudhistira.
Pelaku pasar saat ini fokus mengamati kondisi fiskal nasional, termasuk potensi pelebaran defisit anggaran akibat sejumlah program baru pemerintah.
"Ada kekhawatiran defisit APBN-nya masih akan terus melebar karena ada beban biaya subsidi energi, dan juga ada beban dari program-program populis atau program mercusuar Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih yang efek ekonominya masih diragukan tapi anggarannya cukup besar," papar Bhima Yudhistira.
