Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan hingga menyentuh angka Rp17.606 pada Jumat pagi (15/5/2026) pukul 09.35 WIB. Kondisi ini memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap lonjakan biaya operasional serta potensi kenaikan inflasi akibat barang impor di pasar domestik.
Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip kumparan, mata uang Garuda sempat menguat tipis 0,37 persen ke posisi Rp17.594 per dolar AS pada pukul 12.23 WIB. Namun, tren depresiasi ini dinilai tetap berisiko menciptakan level terendah baru jika faktor global tidak segera mereda.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa tekanan ini dipicu oleh kenaikan yield US Treasury dan eskalasi ketegangan geopolitik. Dinamika tersebut mendorong pelarian modal global ke aset berbasis dolar AS yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara berkembang.
"Dalam konteks ini juga perlu dilihat bahwa tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda," kata Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Sektor manufaktur nasional sangat terdampak karena 70 persen bahan baku masih bergantung pada impor, sementara komponen tersebut mencakup 55 persen dari total struktur biaya produksi. Kenaikan harga input ini dialami secara signifikan oleh industri petrokimia, plastik, makanan, minuman, hingga farmasi.
"Oleh karena itu, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah," tutur Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Kenaikan harga bahan baku utama seperti nafta pada industri plastik telah menyebabkan harga resin melonjak hingga puluhan persen. Shinta menyebut situasi ini menciptakan tekanan inflasi dorongan biaya yang menyebar ke seluruh rantai pasok hilir dan industri kemasan.
"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," ucap Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Selain biaya produksi, penguatan dolar AS memberatkan kewajiban valuta asing perusahaan, baik untuk pembayaran pokok maupun bunga utang. Hal ini memaksa pelaku usaha untuk menyerap sebagian tekanan biaya karena terbatasnya ruang untuk menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih.
"Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja," tuturnya Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Guna memitigasi risiko, pengusaha mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunda investasi spekulatif. Fokus saat ini beralih pada efisiensi belanja modal, optimalisasi modal kerja, serta penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging untuk menyeimbangkan struktur utang.
"Sementara itu investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda," kata Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Upaya diversifikasi pemasok dan substitusi impor juga mulai dipertimbangkan, meskipun kemampuannya di tingkat domestik masih terbatas. Shinta menekankan pentingnya kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga resiliensi sektor riil.
"Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami melihat bahwa kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor," ucap Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menghadapi tantangan global yang berat, dunia usaha berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga melalui sinergi kebijakan yang kuat. Komitmen untuk menangkap peluang secara selektif tetap dipertahankan agar aktivitas ekonomi berkelanjutan.
"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif, dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat. Kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan," pungkas Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak otoritas fiskal dan moneter untuk segera memperkuat langkah mitigasi. Ia memperingatkan bahwa keterlambatan antisipasi akan berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Misbakhun mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi presisi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Antara, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar dan kepastian usaha melalui komunikasi kebijakan yang kredibel.
"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," katanya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah diminta mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar pasokan dolar di dalam negeri tetap terjaga. Kementerian Keuangan juga diharapkan menyiapkan skenario APBN untuk memberikan relaksasi bagi industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor.
"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujarnya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Komisi XI berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah ini diambil untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh volatilitas pasar internasional.
"Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi," tuturnya Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
