Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kini telah menembus level Rp 17.500. Kondisi ini dinilai memiliki potensi dampak buruk bagi ekosistem tenaga kerja di Indonesia.
Kekhawatiran muncul terkait adanya ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor industri padat karya. Dilansir dari Money, pelemahan ini terjadi signifikan pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026).
Rupiah di pasar spot terpantau melemah 115 poin atau sekitar 0,66 persen. Mata uang Garuda tersebut berakhir pada level Rp 17.529 per dollar AS.
Tekanan terhadap mata uang domestik ini diprediksi belum berakhir. Ada potensi pelemahan lebih lanjut yang bisa membawa rupiah mendekati angka Rp 18.000 per dollar AS dalam waktu dekat.
Anjloknya nilai tukar ini secara langsung meningkatkan biaya impor berbagai bahan baku strategis. Produk elektronik hingga komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan pupuk mengalami kenaikan harga beban impor.
Kenaikan biaya operasional tersebut memaksa pelaku usaha untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Langkah ini diambil guna menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan ekonomi.
Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, berpendapat bahwa tren pelemahan rupiah masih akan berlanjut. Ia memproyeksikan tekanan terhadap rupiah bisa menyentuh level Rp 18.000 per dollar AS.
Peningkatan harga komoditas global dan biaya impor bahan baku akan sangat menekan margin produksi. Perusahaan, terutama di sektor yang bergantung pada barang impor, akan merasakan beban yang semakin berat.
Dalam situasi ketidakpastian ini, ekspansi usaha kemungkinan besar akan dihentikan. Para pelaku industri diprediksi lebih memilih langkah penghematan untuk bertahan hidup.
"Pada saat impor barang begitu besar, pasti ada pengetatan anggaran. Anggaran pasti naik, kemudian perusahaan akan efisiensi, perusahaan tidak akan melakukan ekspansi," ujar Ibrahim saat dihubungi pada Selasa sore.
Perusahaan akan berupaya keras menjaga eksistensi bisnis dengan kapasitas yang tersedia saat ini. Namun, demi kelangsungan jangka panjang, kebijakan pengurangan karyawan menjadi salah satu opsi pahit yang mungkin diambil.
"Perusahaan akan tetap berjalan seperti koridornya. Dan kemungkinan besar untuk mempertahankan perusahaan ini eksis, perusahaan kemungkinan akan melakukan PHK," papar Ibrahim.
Berdasarkan data Januari hingga April 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK diperkirakan sudah mencapai angka 45.000 hingga 75.000 orang. Angka ini berisiko terus bertambah dalam tiga bulan ke depan.
"Harus diingat bahwa dari Januari sampai April itu sudah sekitar 45.000 sampai 75.000 karyawan yang di-PHK. Kemungkinan besar dalam tiga bulan ke depan banyak sekali perusahaan yang PHK karyawan," kata Ibrahim.
Sektor manufaktur dan infrastruktur menjadi bidang yang paling rentan terhadap guncangan kurs ini. Kedua sektor tersebut sebelumnya memang sudah tertekan oleh ketidakpastian kondisi makroekonomi global.
"Manufaktur, infrastruktur, kemudian industri manufaktur. Itu semua terkena dampak, akhirnya semua terdampak," lanjut Ibrahim.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disarankan segera memberikan insentif bagi sektor riil, khususnya bagi industri padat karya. Bantuan ini diperlukan untuk meredam dampak PHK agar tidak semakin meluas.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah dunia turut memperburuk kondisi fiskal nasional. Setiap kenaikan harga minyak membawa konsekuensi pada pembengkakan biaya pembiayaan pemerintah.
Harga minyak mentah Brent tercatat naik 2,92 dollar AS atau 2,88 persen ke level 104,21 dollar AS per barrel. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 2,78 persen menjadi 98,07 dollar AS per barrel.
Lonjakan harga minyak dipicu oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi kritis. Hal ini menimbulkan kecemasan pasar atas terganggunya distribusi minyak di Selat Hormuz.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pekan lalu saat harga minyak sempat turun karena harapan perdamaian. Namun, penolakan Trump terhadap proposal Iran mengubah sentimen pasar secara mendadak.