Nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.500 per dolar AS pada Rabu, 13 Mei 2026, memicu kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan beban subsidi energi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memitigasi dampak depresiasi mata uang tersebut.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai pelemahan ini berisiko menimbulkan inflasi barang impor karena ketergantungan Indonesia pada bahan baku luar negeri. Sektor pangan dan transportasi diprediksi menjadi bidang yang paling terdampak oleh kenaikan ongkos produksi.
"Pelemahan rupiah hingga Rp 17.500 per dollar AS akan langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, karena Indonesia masih bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri," ujar Rizal kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2026).
Ketergantungan terhadap impor energi menjadi poin krusial mengingat Indonesia mengonsumsi minyak mentah dalam jumlah besar setiap harinya. Peningkatan biaya subsidi energi menjadi konsekuensi logis dari melemahnya nilai tukar terhadap biaya produksi domestik.
"Risiko inflasi cukup besar karena depresiasi rupiah memicu imported inflation, terutama pada BBM, LPG, pangan impor, obat-obatan, dan bahan baku industri," katanya.
Rizal menekankan pentingnya langkah strategis seperti penguatan cadangan devisa dan percepatan substitusi impor untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kondisi global yang tidak menentu juga menambah tekanan pada pasar keuangan dalam negeri.
"Kalau kondisi ini berlanjut, tekanan inflasi dan biaya hidup masyarakat akan semakin berat," ujar dia.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, yang menyoroti kerentanan masyarakat terhadap harga pangan pokok. Kenaikan harga bahan baku pangan seperti kedelai dan gandum dinilai akan langsung berdampak pada harga jual produk turunan di pasar.
"Kenaikan harga tahu-tempe sangat krusial bagi masyarakat kelas bawah karena itu sumber protein utama," kata Rahma.
Rahma juga mengamati adanya tekanan dari sektor energi, terutama pada harga bahan bakar non-subsidi yang telah mengalami penyesuaian sejak awal bulan. Ia memperingatkan potensi kenaikan angka kemiskinan jika pemerintah terpaksa mengubah skema subsidi energi.
"Kalau harga BBM subsidi ikut disesuaikan, dampaknya bisa langsung meningkatkan angka kemiskinan dan inflasi secara instan," ujarnya.
Merespons situasi ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi adanya pembahasan tingkat menteri. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan dampak pelemahan kurs terhadap ketahanan energi nasional.
"Itu kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5) dilansir dari kumparan.com.
Terkait kepastian harga bahan bakar minyak ke depan, pihak kementerian masih merujuk pada komitmen pemerintah sebelumnya. Sejauh ini, kebijakan ketersediaan stok tetap menjadi prioritas utama di tengah fluktuasi pasar global.
"Belum ada info-info lain lagi kan, selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," tegasnya.
Mengenai ketersediaan pasokan, Laode menjamin bahwa stok nasional dalam kondisi aman meskipun tensi geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi. Pemerintah terus memantau distribusi harian untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Ibaratnya saya tiap hari macet di jalan, tapi di negara lain ada yang sudah jalan kaki gitu ya. Artinya di kita masih cukup, cadangan masih tersedia, baik itu untuk BBM, bensin, solar maupun LPG," ungkap Laode.
Upaya menjaga ketersediaan energi ini melibatkan pengawasan ketat terhadap stok yang tersedia. Menteri ESDM disebut memantau langsung proses pengamanan pasokan energi nasional secara rutin.
"Pak Menteri kan kalau ditanya tuh beliau menceritakan bahwa kita setiap hari itu kadang harus begadang-begadang untuk ngejar stok itu biar sesuai. Itu yang kita lakukan biar masyarakat tetap bisa terlayani," tutur Laode.
Untuk mengamankan pasokan minyak mentah, Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber impor dari wilayah non-Selat Hormuz, seperti Nigeria dan Angola. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema kerja sama antarpemerintah dengan Rusia.
"Ini juga sedang disiapkan agar kita segera bisa mengimplementasikannya. Ya ini lagi dibahas kan, salah satunya nanti formatnya itu adalah G2G," tuturnya.
