Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor terlemah baru hingga menyentuh angka Rp17.600 per Jumat (15/5/2026). Lonjakan kurs ini memicu kenaikan harga bahan baku impor yang diprediksi meningkatkan biaya hidup masyarakat dan menaikkan harga berbagai komoditas domestik.
Sektor industri kimia, tekstil, elektronik, obat-obatan, kendaraan, hingga minyak dan gas bumi terkena dampak langsung karena transaksinya menggunakan dolar AS. Selain itu, Indonesia tercatat masih mengimpor sekitar 20 persen barang modal dan 9 persen barang konsumsi.
"Ini membuat cost of production (biaya produksi) produsen domestik menjadi semakin mahal," kata Teuku Riefky, peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI).
Teuku Riefky menambahkan bahwa kondisi ini memaksa produsen memilih antara menaikkan harga barang atau memotong keuntungan di tengah penurunan daya beli masyarakat.
"Implikasinya terhadap masyarakat sehari-hari adalah tentu biaya hidup yang akan semakin mahal," katanya.
Teuku Riefky menjelaskan ada dua faktor utama penekan rupiah, yaitu konflik eksternal AS-Israel dengan Iran sejak 28 Februari 2026 yang memicu pelarian modal, serta faktor domestik berupa prospek fiskal negatif dari lembaga pemeringkat kredit.
"Faktor eksternal ini dirasakan bukan hanya Indonesia, tapi berbagai negara berkembang itu merasakan arus modal keluar, sehingga itu melemahkan rupiah," kata Riefky.
Pelemahan nilai tukar ini berdampak langsung pada perajin tahu di Semarang, Jawa Tengah, Joko Wiyatno, yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.000 menjadi Rp10.500 per kilogram.
"Kalau sekarang mau menaikkan harga, kurang pas juga sih karena daya belinya turun banget," kata Joko kepada wartawan Kamal yang melaporkan kepada BBC News Indonesia.
Untuk mengatasinya, perajin berusia 53 tahun tersebut terpaksa memangkas takaran produksi tahu agar usahanya tetap bisa berjalan.
"Padahal kalau kita kurangi kan otomatis tahunya jadi tipis atau kurang maksimal lah. Ukurannya agak kecil," ujarnya.
Strategi serupa diterapkan oleh Sururi, perajin tempe di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menghadapi kenaikan harga modal kedelai menjadi Rp11.000 per kilogram.
"Kalau saya kasih naik harganya pasti konsumen lari ke tempat yang lain. Habis konsumen saya nanti," kata Sururi kepada wartawan Muh. Aidil yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Sururi menyebutkan bahwa fluktuasi harga kedelai ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu akibat dinamika pasar luar negeri.
"Nanti mau naik lagi [harganya]," kata laki-laki yang sudah membuat tempe selama 30 tahun lebih itu.
Di balik depresiasi mata uang, kajian NEXT Indonesia Center mengungkapkan adanya anomali pasar akibat penguasaan akses impor oleh segelintir pelaku usaha besar global.
"Selisih harga yang lebar ini sulit dijelaskan hanya dengan alasan ada tambahan biaya logistik dan distribusi," Kepala peneliti NEXT, Ade Holis, mengatakan kajiannya itu masih relevan dengan depresiasi rupiah terhadap dolar yang terus terjadi.
Sementara itu, Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, menyoroti rantai distribusi pangan impor yang panjang sehingga memicu asimetris harga.
"Kita namanya saluran pemasaran ya. dari petani ke pengepul, pengepul ke konsumen, bahkan mulai dari impor. Nah itu semakin panjang, itu kemungkinan asimetris harganya semakin tinggi," katanya.
Dampak depresiasi juga merambah sektor energi karena nilai kurs dan harga minyak dunia seharga 105 dolar AS per barel telah melampaui asumsi APBN 2026.
"Impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM," ujar Profesor Hamid Paddu, pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Hamid menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha seperti Pertamina merupakan hal otomatis agar tidak mengganggu kondisi finansial perusahaan.
"Itu otomatis, karena ini kan market. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM," ujarnya.
Menurut Hamid, literasi publik terkait penyesuaian harga energi nonsubsidi berbasis mekanisme pasar global saat ini sudah terbentuk dengan sangat baik.
"Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik," ujarnya.
