Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan hebat hingga menyentuh angka Rp 17.596 pada sesi sore, Jumat (15/5/2026). Dilansir dari Detik Finance, posisi mata uang Garuda tersebut kini menjauh dari asumsi makro APBN 2026 yang menetapkan target nilai tukar maksimal sebesar Rp 16.500.
Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad memberikan pandangan mengenai fenomena ekonomi ini. Ia menilai pelemahan tersebut telah membentuk posisi keseimbangan baru yang menyulitkan mata uang nasional kembali ke level sebelumnya.
"Saya melihat memang kalau di bawah Rp 17.000 rasanya sudah sulit ya. Ini ada angka kesimbangan baru begitu ya. Ada angka kesimbangan baru Rp 17.000 ya," ujar Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Tauhid menjelaskan bahwa proses stabilisasi melalui operasi moneter Bank Indonesia memerlukan durasi yang lebih lama untuk menguatkan nilai tukar meski hanya sebesar Rp 500. Menurutnya, potensi penguatan rupiah saat ini kemungkinan besar hanya tertahan pada kisaran Rp 17.000 hingga Rp 17.200.
"Tapi saya yakin ya masih bisa mendekati angka Rp 17.000 itu memungkinkan apakah Rp 17.100 atau Rp 17.200 begitu, tapi ini lagi-lagi butuh dukungan, 7 langkah yang dilakukan bank sentral itu harus benar-benar efektif," papar Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Menyikapi deviasi yang jauh dari target, pemerintah disarankan untuk meninjau ulang asumsi makro dalam anggaran negara. Tauhid menekankan pentingnya keterbukaan rencana kebijakan fiskal guna menjaga sentimen positif di mata para penanam modal.
"Paling tidak pemerintah menyampaikan kerangka fiskal sampai akhir tahun, sehingga para investor, pelaku bisnis dan sebagainya bisa membaca arah penjelasan fiskal dan lebih yakin ya," beber Tauhid, Ekonom Senior INDEF.
Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menyebutkan bahwa tekanan eksternal berupa ketegangan politik global menjadi pemicu utama. Kondisi perang antara Amerika Serikat dan Iran telah mengganggu rantai pasok minyak dunia dan menekan mata uang berkembang.
"Semua bisa terjadi (penguatan signifikan rupiah terhadap dolar AS) apabila perang Iran-AS berakhir atau selat Hormuz dibuka dan harga minyak turun kembali ke level semula," beber Lukman, Analis Doo Financial Futures.
Selain faktor global, Lukman menyoroti sentimen domestik terkait pengelolaan anggaran yang mendekati batas defisit 3 persen. Kondisi pasar modal yang belum stabil turut mendorong aksi pelepasan aset oleh investor asing untuk mencari instrumen yang lebih aman.
"Pemerintah perlu mengurangi anggaran non-esensial dan BI perlu menaikkan suku bunga," tegas Lukman, Analis Doo Financial Futures.
Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menggarisbawahi pentingnya menjaga kredibilitas fiskal untuk memulihkan kepercayaan pasar. Ia berpendapat bahwa pernyataan otoritas memiliki dampak langsung terhadap volatilitas nilai tukar.
"Pasar keuangan sangat sensitif terhadap persepsi. Kadang satu pernyataan pejabat saja bisa membuat rupiah masuk angin lebih cepat dari yang dibayangkan," ujar Ronny, Ekonom ISEAI.
Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan mempercepat program substitusi impor. Strategi ini dianggap krusial untuk memperkuat ketersediaan pasokan dolar AS di pasar domestik dalam jangka panjang.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa sinkronisasi komunikasi antarlembaga di bawah Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menjadi kunci utama. Pasar membutuhkan kepastian arah kebijakan yang konsisten dan tidak berubah-ubah secara mendadak.
"Tapi yang paling penting sebenarnya bukan sekadar intervensi, melainkan menjaga kepercayaan pasar. Investor ingin melihat pemerintah, BI, and otoritas keuangan bicara dalam arah yang sama. Kalau komunikasinya terlihat tidak sinkron atau kebijakannya berubah-ubah, tekanan ke rupiah biasanya cepat membesar," tegas Rendy, Ekonom CORE Indonesia.
Rendy juga memperingatkan bahwa ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor masih sangat tinggi. Penguatan sektor kimia dasar dan farmasi domestik dinilai sebagai langkah mendesak untuk mengurangi beban neraca perdagangan.
"Karena itu pemerintah perlu serius memperkuat industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang selama ini membuat impor kita besar, seperti farmasi, kimia dasar, dan komponen industri," papar Rendy, Ekonom CORE Indonesia.
