Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp17.880 pada perdagangan Jumat (29/5/2026) sore di tengah proyeksi pasar yang memperkirakan mata uang Paman Sam tersebut berpotensi menembus level Rp18.000 dalam waktu dekat.
Pelemahan ini melanutkan tren negatif setelah sebelumnya mata uang Garuda sempat menyentuh angka Rp17.949 per dolar AS pada Kamis (28/5/2026) di platform Investing selama periode libur Iduladha. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat menyentuh Rp17.893 sebelum menguat tipis 0,20 persen pada penutupan Jumat sore.
Analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan depresiasi rupiah melampaui Rp18.000 dapat terjadi antara akhir pekan ini hingga pekan depan karena persoalan struktural ekonomi nasional, termasuk defisit neraca transaksi berjalan akibat impor minyak mentah.
"Untuk harga rupiah dalam minggu ini kalau tidak kena minggu depan ya itu Rp 18.000 sudah di depan mata. Karena saya melihat kalau Rp 18.000 ini tembus, kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp 18.200," kata Ibrahim kepada detikcom.
Faktor lain yang menekan rupiah adalah tingginya kebutuhan dolar di pasar modal untuk pembagian dividen kepada investor asing serta kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketidakpastian global juga membuat investor memindahkan dana dari logam mulia ke indeks dolar.
"Di APBN itu (harga minyak) US$ 70 per barrel, rupiahnya di 16.500. Tetapi sekarang rupiahnya sudah di angka anggap saja Rp 17.900, kemudian minyak mentahnya bukan di US$ 70 tapi di atas US$ 90. Pemerintah harus mengeluarkan dolar yang cukup besar. Sedangkan impor minyak mentah ini 85% itu larinya subsidi. Nah sehingga apa? Ini beban, tekanan bagi pemerintah untuk menutupi defisit ini," tutur Ibrahim.
Kondisi pasar modal yang kekurangan valas diperparah oleh sentimen penarikan dana keluar oleh para penanam modal.
"Sudah kita kekurangan dolar, kemudian beban dividen yang harus dibagikan terhadap para investor, terutama investor asing di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, di pasar modal. Nah ini membuat satu kegaduhan tersendiri," ucap Ibrahim.
Perpindahan aset investor dari komoditas emas dipicu oleh penguatan indeks dolar AS yang dinilai lebih menguntungkan.
"Dana yang tadinya mereka investasikan di logam mulia, di emas digital, mereka pindahkan. Kenapa? Momentum untuk mendapatkan keuntungan secara jangka pendek itu ada di indeks dolar, bukan di logam mulia," ujarnya.
Mengenai regulasi baru ekspor melalui DSI, Ibrahim menilai kebijakan satu pintu ini memicu kekhawatiran bagi pelaku usaha yang terikat kontrak.
"Ekspor satu pintu melalui DSI ini membuat kegaduhan. Memang secara jangka panjang bagus, karena pemerintahan di luar negeri pun sama, di Eropa juga sama seperti itu. Tapi karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini ekonomi, ini membuat kegaduhan tersendiri," jelas Ibrahim.
Aturan ini juga dinilai berdampak langsung pada operasional teknis perusahaan komoditas dalam negeri.
"Pemerintah benar bahwa dengan satu pintu ini kemungkinan besar tidak akan ada kebocoran untuk ekspor ilegal. Karena selalu tidak sesuai secara kertas dan secara teknis itu berbeda. Tetapi ini pun juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan kontrak kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri," sambungnya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, yang mengkhawatirkan percepatan pelemahan kurs pascatembusnya batas psikologis baru.
"Jadi bahkan bukan Rp 18.000, tapi level psikologis setelah Rp 18.000 ke Rp 19.000, pelemahannya akan jauh lebih cepat karena batas psikologisnya memang sudah menembus," tuturnya.
Bhima menyoroti minimnya sosialisasi aturan DSI serta kekhawatiran pasar terhadap melebarnya defisit APBN akibat program populis.
"Ini perubahannya terjadi begitu cepat, diumumkan begitu cepat. Sebelumnya bahkan belum ada sosialisasi ataupun pembahasan misalnya dengan para pelaku usaha. Sehingga ini juga menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," jelasnya.
Pelaku pasar juga menimbang rasio efisiensi anggaran negara terhadap kestabilan makroekonomi.
"Ada kekhawatiran defisit APBN-nya masih akan terus melebar karena ada beban biaya subsidi energi, dan juga ada beban dari program-program populis atau program mercusuar Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih yang efek ekonominya masih diragukan tapi anggarannya cukup besar," papar Bhima.
Merespons situasi ini, Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan tekanan didorong oleh konflik Timur Tengah dan kebutuhan valas musiman.
"Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi.
BI menyatakan akan melakukan intervensi pasar melalui transaksi spot, DNDF, NDF offshore, serta pembelian SBN di pasar sekunder.
"Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, around the world, around the clock," kata Ramdan.
Langkah taktis yang ditempuh meliputi optimalisasi bauran moneter pro-market dan pembatasan pembelian valas tanpa underlying.
"Komitmen tersebut diwujudkan melalui mengoptimalkan intervensi pasar valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara konsisten dan terukur," kata Ramdan melalui keterangannya.
Mulai Juni 2026, batasan pembelian valas tunai tanpa underlying ditetapkan maksimal sebesar US$25 ribu per pelaku per bulan.
"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi," sebut Ramdan.
Otoritas moneter menegaskan pengawasan ketat akan diterapkan pada korporasi dengan volume transaksi dolar tinggi.
"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung ketahanan eksternal perekonomian Indonesia," tutur Ramdan.
