Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di tengah kondisi fundamental ekonomi domestik yang tetap menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data yang dilansir dari Investasi, produk domestik bruto Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun ini, didukung indeks kepercayaan konsumen April yang kokoh di posisi 123,0.
Risiko spesifik yang simultan dinilai menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang Garuda, alih-alih akibat faktor struktural internal. Tekanan musiman seperti repatriasi dividen korporasi asing serta pemenuhan kewajiban utang luar negeri yang jatuh tempo pada kuartal kedua ikut memperparah lonjakan permintaan valuta asing.
Faktor eksternal lain berasal dari hasil penyesuaian bobot indeks MSCI per Mei yang mendepak 18 saham asal Indonesia tanpa kompensasi emiten baru. Langkah ini memicu aksi pelepasan portofolio oleh investor global, yang kemudian diikuti kecemasan atas pembengkakan subsidi energi akibat lonjakan harga minyak Brent melewati angka 100 dolar AS per barel.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menjelaskan bahwa situasi pergerakan nilai tukar saat ini merefleksikan ekspektasi pelaku pasar terhadap dinamika risiko ke depan. Data makroekonomi yang kuat merupakan cerminan kinerja masa lalu, sedangkan kurs bergerak dinamis merespons proyeksi masa depan termasuk bertahannya suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat.
"Level rupiah saat ini memang angka yang sangat tidak rasional, dan secara psikologis sangat menekan. Pelemahan ini memang terasa paradoks jika kita hanya melihat indikator makro domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang solid," ujar Rahma kepada Kontan, Rabu (13/5/2026).
Aktivitas stabilisasi nilai tukar sejatinya telah direspons secara agresif oleh Bank Indonesia melalui operasi di pasar spot maupun instrumen domestic non-deliverable forward. Kendati demikian, otoritas moneter memerlukan dukungan bauran kebijakan fiskal yang selaras serta pengelolaan pasokan devisa hasil ekspor yang konsisten dari pemerintah.
"Pasar sedang rasional terhadap risiko, angka pertumbuhan ekonomi dan indeks kepercayaan konsumen adalah data lagging (melihat ke belakang). Sementara itu, nilai tukar adalah data forward-looking (melihat risiko ke depan)," jelasnya.
Koordinasi yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi krusial untuk mentransmisikan sinyal positif bagi pasar keuangan. Perbaikan komunikasi terpadu tersebut diharapkan mampu meredam volatilitas nilai tukar yang berpotensi terus mencari titik keseimbangan baru.
"Ini bukan berarti tidak percaya pada upaya intervensi BI, namun pelemahan rupiah yang cukup liar ini, bukan karena kesalahan BI. BI sudah habis-habisan intervensi, namun jika tidak didukung dengan perbaikan dari sisi fiskal, sampai kapan BI kuat untuk intervensi?" tutup Rahma.
