Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.700 per dolar AS mulai memberikan tekanan serius terhadap beban subsidi energi negara. Meski harga minyak dunia melonjak di atas 100 dolar AS per barel, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Kondisi ini membuat ruang fiskal semakin tertekan karena impor BBM dan minyak mentah harus dibayar menggunakan dolar AS di tengah pelemahan rupiah. Dilansir dari Suara, tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar juga terpantau masih tinggi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat stok Pertalite per 18 Mei 2026 berada di angka 1,37 juta kiloliter (KL) atau hanya cukup untuk 16 hari. Sementara itu, ketahanan stok Solar berada di level 16,4 hari dengan volume 1,57 juta KL.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa pasokan BBM nasional sebenarnya masih dalam kondisi aman walaupun ketahanan stok untuk jenis subsidi relatif terbatas.
"Sebagai laporan, stok BBM nasional per tanggal 18 hari kemarin bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari," ujar Wahyudi dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).
Di sisi lain, stok Pertamax tercatat mencapai 561 ribu KL dengan ketahanan hingga 27,8 hari. Untuk varian Pertamax Turbo, ketahanan stoknya mampu mencukupi kebutuhan hingga 61,7 hari.
Kebutuhan avtur nasional saat ini memiliki stok sebanyak 385 ribu KL yang sanggup bertahan selama 26,6 hari. Sedangkan untuk minyak tanah atau kerosin, ketahanan stoknya hanya berada di angka 11,8 hari.
Meskipun pasar global sedang mengalami tekanan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi tetap berjalan ditengah gejolak kurs dan harga minyak.
"Tidak akan naik Insyaallah, ya, doain ya. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi jika Indonesia Crude Price (ICP) menembus angka 100 dolar AS per barel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga saat ini, rata-rata ICP Indonesia masih bergerak di kisaran 80-81 dolar AS per barel. Faktor inilah yang membuat pemerintah menilai belum ada urgensi untuk mengerek harga BBM subsidi.
Kendati demikian, beban terhadap APBN diproyeksikan akan semakin berat. Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026), mata uang rupiah melemah ke posisi Rp17.716 per dolar AS. Pada waktu yang sama, harga minyak mentah Brent bertengger di level 109,15 dolar AS per barel dan WTI AS menyentuh 107,28 dolar AS per barel.
Perpaduan antara pelemahan kurs rupiah dan tingginya harga minyak dunia otomatis mendongkrak biaya impor energi. Dampaknya, pemerintah harus menggelontorkan dana subsidi yang lebih besar agar harga Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan.
