Nilai tukar rupiah terperosok ke level Rp17.410 per dolar AS pada Selasa (5/5/2026) pagi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memperkuat posisi mata uang Amerika Serikat. Dilansir dari Suara, pelemahan sebesar 0,10 persen ini berdampak langsung pada membengkaknya realisasi subsidi dan kompensasi energi nasional.
Kementerian Keuangan mencatat beban subsidi dan kompensasi hingga akhir Maret 2026 telah menyentuh angka Rp118,7 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 266,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena tekanan fluktuasi harga energi global.
Analis mata uang DOO Financial Futures, Lukman Leong menjelaskan bahwa rupiah tetap berada di zona merah akibat ketidakpastian pasar global. Pergerakan mata uang Garuda diprediksi akan terus tertahan pada rentang harga Rp17.350 hingga Rp17.450 per dolar AS sembari menanti data pertumbuhan ekonomi domestik.
Lonjakan pengeluaran negara ini didorong oleh biaya kompensasi sebesar Rp66,5 triliun dan penyaluran subsidi senilai Rp52,2 triliun. Kondisi kesehatan APBN semakin tertekan menyusul kenaikan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9,2 persen menjadi 3,17 juta kilo liter serta peningkatan volume LPG 3 kg sebesar 3,8 persen.
Pihak otoritas keuangan menegaskan bahwa gejolak nilai tukar dan peningkatan volume penggunaan energi di masyarakat menjadi faktor utama kenaikan tagihan negara tersebut.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KITA, dikutip Selasa (5/5/2026).
Selain sektor energi, pemerintah juga mencatatkan adanya kenaikan beban pada penyaluran subsidi pupuk serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seluruh akumulasi beban ini menempatkan kondisi keuangan negara dalam posisi yang menantang di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
