Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor riil di dalam negeri. Kondisi makroekonomi ini memberikan tekanan finansial yang berat pada pembiayaan operasional proyek infrastruktur nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dikutip dari Suara, mengakui bahwa pembengkakan anggaran sangat terasa pada pengadaan fisik konstruksi. Hal ini terjadi karena rantai pasok proyek masih bergantung pada komponen dan material impor.
Kenaikan biaya produksi tersebut memengaruhi beberapa pos vital proyek. Komponen yang terdampak meliputi tarif sewa alat berat, pengadaan komoditas aspal, hingga pasokan material baja.
"Sampai hari ini sih memang kita sangat terdampak ya. Saya bilang jujur sangat terdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan sewa alat berat, kemudian impor aspal, dan juga sebagian juga baja. Baja karena kan ada sebagian masih kita impor gitu ya," ungkap Dody dalam sesi media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Eskalasi beban anggaran ini dipicu oleh pergerakan dolar AS di pasar spot yang sempat mendekati level Rp17.600. Fluktuasi valuta asing tersebut memaksa manajemen proyek di lapangan memutar otak agar sisa biaya tidak melebihi pagu anggaran.
Pemerintah menyiapkan langkah taktis untuk meredam pembengkakan biaya dengan mengoptimalkan bahan baku substitusi domestik. Kementerian PU berkomitmen menggenjot penyerapan produk dari pabrikan baja dalam negeri untuk menekan ketergantungan impor.
Selain itu, penyesuaian teknis dilakukan pada desain struktur jalan di sejumlah proyek untuk menyiasati mahalnya aspal impor. Konstruksi dialihkan ke model perkerasan kaku atau jalan beton (rigid pavement).
"Terutama untuk baja, untuk aspal ya kita memang kalau sudah ini ya terpaksa kita menggunakan rigid pavement. Aspalnya kita kurangi," tegas Dody.
"Itu sangat terdampak dan kami mencoba memaksimalkan, mengoptimalkan bahan-bahan substitusi di lokal," tambah Dody.
Hantaman fiskal pada sektor konstruksi ini menjadi konsekuensi dari gejolak geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Meski demikian, Kementerian PU memastikan seluruh proyek pembangunan yang masuk skala prioritas nasional tidak akan mangkrak.
Pemerintah juga akan memperketat regulasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap lelang proyek infrastruktur baru. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem konstruksi nasional.
"Insyaallah di APBN 2027 program-program prioritas utama presiden bisa tetap kami jalankan walaupun dengan dolar yang tinggi dan kami akan lebih mengutamakan nilai-nilai TKDN di atas 60-70 persen," pungkas Dody.
