Nilai tukar rupiah yang anjlok hingga menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat (15/5/2026) mulai menekan operasional sejumlah sektor industri nasional. Pelemahan ini meningkatkan risiko pembengkakan biaya produksi serta potensi pengurangan tenaga kerja pada bidang usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
Mata uang Garuda tercatat melemah sebesar 71 poin atau sekitar 0,41 persen di pasar spot pada perdagangan akhir pekan tersebut sebagaimana dilansir dari Money. Kondisi ini menempatkan sektor tekstil, bahan kimia, farmasi, hingga otomotif dalam posisi rentan akibat kenaikan beban operasional yang signifikan.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat industri tekstil dan kimia terkena dampak langsung. Kenaikan kurs dolar secara otomatis meningkatkan harga beli komponen produksi primer bagi para pelaku usaha di sektor tersebut.
"Pertama ya, itu kan bahan baku penolong buat industri. Yang industri tekstil. Itu kan bahan bakunya itu sebagai besar impor. Kemudian industri bahan kimia ini juga terdampak bahan bakunya impor," ujar Tauhid Ahmad, Ekonom Senior INDEF.
Selain sektor manufaktur dasar, industri obat-obatan dan otomotif juga menghadapi tantangan serupa karena mayoritas bahan baku dan unit kendaraan tertentu masih didatangkan dari luar negeri. Tauhid memprediksi situasi ini akan memicu penyesuaian harga jual produk di tingkat konsumen demi menjaga margin perusahaan.
"Mungkin itu terdampak sebagai. Kemudian industri obat-obatan itu sebagai besar impor. Termasuk juga kendaraan otomotif yang tidak diproduksi di Indonesia masih ikut naik," paparnya.
Pelemahan nilai tukar ini juga berdampak pada industri besi dan baja, sementara sektor makanan dan minuman dinilai lebih stabil karena dominasi bahan baku lokal. Tekanan biaya yang terus meningkat memaksa korporasi untuk mempertimbangkan langkah efisiensi demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.
"Punya peluang untuk terjadi efisiensi," kata Tauhid.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan segera memberikan dukungan berupa kebijakan fiskal untuk meringankan beban industri. Usulan tersebut mencakup pemberian insentif kurs bagi importir serta peninjauan kembali tarif pajak untuk komoditas yang menjadi kebutuhan mendesak manufaktur nasional.
"Pengurangan atau pembebasan bea masuk bagi komoditas rumah tangga, pengurangan tarif impor, pembebasan PPN untuk barang tertentu, insentif kurs. Khususnya bagi kredit untuk importir," lanjut Tauhid.
