Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat semakin tertekan hingga menyentuh posisi Rp 17.719 per dollar AS pada 20 Mei 2026. Pelemahan yang dilansir dari Money ini menjadi level terendah dalam sejarah modern Indonesia dan mulai memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.
Depresiasi mata uang berimbas langsung pada komoditas impor serta barang yang proses produksinya bergantung pada dollar AS. Meski memicu keresahan publik, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam posisi yang aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena indikator fiskal dan ekonomi makro Indonesia masih menunjukkan performa yang baik pada 19 Mei 2026.
"Enggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Kalau saya senyum, ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Respons atas situasi ini juga ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri langsung rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026. Langkah tersebut tergolong tidak biasa karena penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 umumnya hanya diwakili oleh Menteri Keuangan.
Di hadapan anggota legislatif, Kepala Negara menegaskan keseriusan pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Presiden juga berencana menerbitkan regulasi baru terkait ekspor sumber daya alam melalui BUMN berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Kondisi penurunan nilai tukar ini memicu ingatan terhadap krisis moneter 1997-1998 saat rupiah merosot dari kisaran Rp 2.380 menjadi Rp 17.000 per dollar AS dalam waktu singkat. Pada periode tersebut, pergerakan spekulan di kawasan ASEAN dituding menjadi penyebab utama rontoknya mata uang regional.
Dalam laporan majalah Forum Keadilan pada Agustus 1997, aksi spekulasi tersebut sempat diangkat dalam artikel berjudul "Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji" dan "Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan". Pemerintah Orde Baru saat itu berulang kali meyakinkan publik bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang pertumbuhan PDB per kepala yang mencapai 4,5 persen.
Optimisme serupa juga disampaikan oleh Presiden Soeharto sewaktu membacakan nota keuangan RAPBN 1998/1999 di depan DPR pada 6 Januari 1998 sebelum keadaan memburuk.
"badai pasti berlalu" kata Soeharto, Presiden RI.
Pernyataan tersebut dikeluarkan sesaat sebelum rupiah anjlok ke level Rp 10.000 hingga akhirnya menyentuh Rp 17.000 per dollar AS. Rentetan peristiwa tersebut memicu kelangkaan barang, penutupan pabrik, gelombang PHK massal, penjarahan, hingga aksi demonstrasi besar yang berujung pada pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998.
Ekonom Christopher Lingle dari Universitas Georgia sebelumnya sempat memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara berisiko terganggu oleh maraknya praktik korupsi.
"mukjizat ekonomi Asia Tenggara (Timur) akan digerogoti oleh korupsi yang merajalela dan tindak kriminal terorganisir lain" kata Christopher Lingle, Ahli Ekonomi Universitas Georgia AS.
Krisis masa lalu tersebut menjadi catatan sejarah di tengah upaya pemerintah saat ini untuk membuktikan bahwa struktur ekonomi nasional hari ini tidak rapuh. Narasi optimistik yang dibangun melalui kebijakan fiskal terbaru diharapkan mampu menahan tekanan pasar global terhadap mata uang domestik.
