Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh rekor pelemahan baru di level Rp17.500 pada Selasa (12/5/2026) akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global. Pelemahan signifikan ini menjadi perhatian serius otoritas fiskal dan moneter karena berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional industri nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait kondisi mata uang Garuda yang berada di titik terendah sepanjang masa tersebut. Menurut Puan, dampak pelemahan ini mulai merambat ke masyarakat luas melalui kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor tinggi.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik telah memicu lonjakan biaya logistik dan energi. Situasi ini dinilai dapat menurunkan daya beli masyarakat serta memperberat beban sektor UMKM dan transportasi.
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," papar Puan, Ketua DPR RI.
DPR berencana mulai membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 pada masa sidang mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dinamis.
"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," kata Puan, Ketua DPR RI.
Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini terus berupaya melakukan langkah stabilisasi agar volatilitas nilai tukar tidak semakin memperburuk kondisi makroekonomi. Penekanan diletakkan pada kesiapan kebijakan fiskal jangka panjang dalam menghadapi tantangan eksternal.
"Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," ujar Puan, Ketua DPR RI.
