Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui satgas debottlenecking untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Strategi ini disampaikan dalam seminar internasional di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026), sebagaimana dilansir dari Money.
Purbaya menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin bersandar sepenuhnya pada belanja pemerintah. Hal ini disebabkan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup sekitar 10 persen dari ekonomi nasional, sementara sektor swasta memegang peranan dominan.
"Tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, sementara target kita 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah kini memfokuskan upaya pada perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha serta kepastian hukum. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pembentukan satgas percepatan program pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk menangani kendala realisasi proyek.
Hingga saat ini, satgas tersebut tercatat telah menerima sebanyak 142 pengaduan dari investor dan pelaku usaha. Dari total laporan tersebut, 83 kasus telah masuk tahap pembahasan terbuka, dengan 45 kasus di antaranya dinyatakan telah selesai ditangani secara tuntas.
"Saya mendengarkan langsung dari sektor swasta mengenai masalah yang mereka hadapi, lalu kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasinya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pendekatan baru ini diklaim membuat penyelesaian hambatan investasi menjadi lebih efektif melalui komunikasi langsung dengan dunia usaha. Pemerintah menyatakan mampu menuntaskan satu hingga empat kasus investasi setiap minggunya melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan.
"Kendati demikian, upaya menghadirkan iklim usaha harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan investasi yang kredibel terus diupayakan untuk menjaga kepercayaan para investor di tanah air. Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola usaha agar aliran modal swasta tetap terjaga demi mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.
