Camat Tambora Pangestu Aji menjelaskan bahwa kondisi tata ruang wilayahnya yang padat dan tumpang tindih merupakan akumulasi perkembangan kawasan sejak era Pelabuhan Sunda Kelapa. Penjelasan ini disampaikan pada Kamis (7/5/2026) guna menanggapi sorotan terkait banyaknya rukun warga kumuh di wilayah tersebut.
Kawasan Tambora kini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dilansir dari Megapolitan, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 menetapkan delapan dari 11 kelurahan di Kecamatan Tambora masih menyandang status kawasan kumuh.
"Ya kalau kita lihat dari sejarah ya, awalnya Jakarta itu kan bermula dari Sunda Kelapa, pelabuhan, pusat perdagangan di Kota (Tua), Tamansari, Glodok. Nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pangestu memaparkan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Tua dan Tamansari pada masa lalu menarik minat banyak pendatang. Seiring waktu, wilayah tepian seperti Tambora berubah menjadi lokasi bermukim bagi para pekerja dan pendatang yang terlibat dalam aktivitas niaga tersebut.
"Di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggalnya. Dengan keterbatasan dan menumpuk di sini, sampai dan tidak ditutup kemungkinan di sini juga banyak tempat-tempat bersejarah seperti ada makam-makam pahlawan, pangeran, atau pendahulu kita dulu. Di sini memang tempatnya para pendahulu kita bertempat tinggal," jelas Pangestu Aji.
Dinamika ekonomi yang awalnya terfokus di pesisir kemudian meluas ke area sekitarnya. Pangestu menyebutkan bahwa sebaran aktivitas ekonomi ini terus menjangkau wilayah Tambora hingga merembet ke Tanah Abang dan wilayah Jabodetabek lainnya.
"Dan nanti perekonomian di daerah Tamansari itu melebar tuh sampai ke sini, Tambora, sampai ke Tanah Abang, sampai ke Jabodetabek lainnya," kata Pangestu Aji.
Faktor ekonomi menjadi kendala utama dalam penataan wilayah karena mayoritas penduduk berada di kelompok menengah ke bawah. Keterbatasan lahan memaksa satu rumah dihuni oleh banyak keluarga dengan pengaturan waktu istirahat yang tidak lazim.
"Namun memang di sini itu banyak keterbatasan ya, baik dari segi ekonomi, harap maklum aja, di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan," katanya.
Kepadatan ekstrem ini terlihat dari kebiasaan warga dalam berbagi ruang tinggal. Pangestu mengungkapkan bahwa tingginya jumlah kepala keluarga dalam satu rumah memicu penerapan sistem pergantian waktu untuk tidur bagi para penghuninya.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian," ungkap Pangestu Aji.
Fokus warga saat ini lebih tertuju pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup pokok harian. Hal ini membuat aspek perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal menjadi prioritas yang sulit dijangkau oleh masyarakat setempat.
"Mereka pedagang, orangtuanya apa segala macam. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih," jelas Pangestu Aji.
Terkait solusi penanganan, Pangestu menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan berkelanjutan. Ia menolak penggunaan cara-cara represif seperti penggusuran karena banyak warga yang mengandalkan industri rumahan di dalam kawasan padat tersebut.
"Bukan menakut-nakuti, karena kalau nakut-nakutin ya mereka ya banyak keterbatasan... Kalau kita sudah 'Harus begini, harus begini' tanpa diiringi pendampingan terus pembinaan, kabur, nanti hancur lagi ekonomi, dampaknya lebih banyak," ucap Pangestu Aji.
Strategi pembinaan dinilai lebih efektif untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan taraf ekonomi warga secara bertahap. Pangestu meyakini bahwa kenaikan taraf hidup akan secara otomatis mengubah cara pandang masyarakat terhadap penataan lingkungan.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," tutup Pangestu Aji.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan bahwa Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi prioritas penanganan karena kepadatan penduduknya yang signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (6/5/2026).
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,” ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menyoroti kondisi di Tambora. Ia berkomitmen untuk turun langsung menangani titik-titik kumuh yang tersebar di hampir seluruh kelurahan di wilayah itu.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” kata Pramono Anung.
Meskipun tantangan di wilayah tertentu masih besar, tren RW kumuh di Jakarta secara kolektif menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka RW kumuh di Jakarta kini berada pada angka 211 RW, berkurang signifikan dari 445 RW pada tahun 2017.
