Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelenggarakan program nikah massal bagi warga yang hanya berstatus nikah siri. Kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Maluku Utara.
Dilansir dari Suara, instruksi tersebut muncul saat Sherly mengadakan sesi dialog terbuka dengan masyarakat setempat. Dalam pertemuan itu, warga mengeluhkan ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan pada Kartu Keluarga dengan fakta hukum pernikahan mereka.
"Apa yang mau dicurhatkan?" tanya Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
Salah satu warga kemudian menjelaskan dilema yang dihadapi oleh banyak pasangan di daerah tersebut mengenai ketiadaan kutipan akta nikah meskipun status di KTP telah tertulis menikah.
"Di KTP itu tertulis menikah, di KK-nya juga menikah. Tapi tidak ada kutipan akta nikahnya karena kawinnya itu rata-rata kawin siri," papar warga tersebut.
Merespons kendala tersebut, Sherly langsung memerintahkan pengkoordinasian nikah massal di Pengadilan Agama dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
"Koordinasikan, semua dikumpulkan kawin massal di pengadilan agama ditanggung oleh Pemprov," tegas Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
Langkah taktis ini mendapatkan respons positif dari netizen yang memuji kecepatan pengambilan keputusan sang gubernur. Berbagai komentar di media sosial menyuarakan dukungan terhadap gaya kepemimpinan pragmatis yang ditunjukkan oleh Sherly.
"Saya lebih dukung Bu Sherly menggantikan Pak Wowo," tulis salah satu netizen.
Beberapa komentar lain bahkan mengusulkan agar sosok pemimpin seperti Sherly bisa mendapatkan peran kepemimpinan yang lebih tinggi di tingkat nasional di masa mendatang.
"Suka sekaliiiii. Kalo bisa R2 sih," tulisnya.
Warganet menilai kepemimpinan yang fokus pada penyelesaian masalah akar rumput seperti ini merupakan kunci bagi kemajuan Indonesia di masa depan.
"Keren... Kalau semua pemimpin seperti ini Indonesia pasti maju," tulis netizen lainnya.
Komentar kreatif pun bermunculan yang menggambarkan kekaguman atas transparansi dan ketegasan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut.
