Sejumlah pengemudi truk mengeluhkan maraknya praktik pungutan liar yang kembali menjamur di persimpangan jalan dan kawasan logistik Jakarta pada Selasa (5/5/2026), sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Para sopir terpaksa menyiapkan uang tambahan demi menghindari hambatan perjalanan saat melintasi titik rawan seperti Kapuk Kamal hingga kawasan pelabuhan.
Kondisi di kawasan Kapuk Kamal, Jakarta Utara, disebut sudah menjadi persoalan menahun bagi para pekerja angkutan barang. Fatih, seorang sopir truk yang kerap melintasi wilayah tersebut, mengungkapkan rasa lelahnya terhadap pungutan yang terus berulang meskipun aparat sempat melakukan tindakan di lapangan.
"Ah itu mah sudah dari dulu. Capek," ujar Fatih, salah satu sopir truk.
Ia menambahkan bahwa penangkapan oknum pelaku sering kali tidak memberikan efek jera yang permanen karena praktik serupa muncul kembali hanya dalam hitungan hari. Fatih menyoroti ketidakkonsistenan pembersihan wilayah tersebut dari para pemungut liar.
"Entar ditangkap nih, ngakunya bersih, dua hari tiga hari nanti nongol lagi," ucap Fatih.
Pengemudi lain bernama Ardi menjelaskan bahwa pelaku pungutan liar di persimpangan sering berganti-ganti wajah sehingga sulit diberantas sepenuhnya. Keberadaan oknum yang berpura-pura mengatur lalu lintas justru dianggap memperparah kemacetan di lokasi tersebut.
"Ya, di situ mah tidak bisa hilanglah. Ditangkap hari ini, besok juga ada lagi, ada lagi," tutur Ardi, sopir truk.
Menurutnya, para pelaku cenderung menargetkan kendaraan besar dari luar daerah, khususnya bus lintas Sumatera yang melintas di kawasan tersebut. Ardi menilai kehadiran mereka tidak memberikan manfaat bagi kelancaran arus lalu lintas.
"Sebenarnya enggak ada pengaruhnya itu anak-anak itu ngatur lalin kayak gitu. Enggak ada pengaruhnya, sebenarnya malah kadang-kadang bikin macet," kata Ardi.
Ardi menekankan bahwa kendaraan lintas provinsi sering menjadi sasaran empuk pemalakan secara paksa. Meskipun pesimistis dengan kondisi saat ini, ia tetap menaruh harapan agar keamanan bagi pengemudi dapat terjamin sepenuhnya.
"Wah kalau di sana mah mereka itu kadang-kadang benar-benar malak itu. Apalagi sama mobil-mobil luar lintas Sumatera. Paling senang dia (oknum pelaku pungli)," katanya.
Meski sulit dihilangkan, Ardi berharap ada langkah konkret yang bisa menghentikan aksi tersebut secara permanen. Ia menginginkan suasana kerja yang aman bagi para sopir di jalanan ibu kota.
"Susah diberantas, di sana mah susah. Ya maunya saya mah sih hilang semua biar jadi aman," ujar Ardi.
Persoalan serupa juga terjadi di pusat kota, tepatnya di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 26 Februari 2026. Aksi paksa meminta uang kepada sopir pikap oleh sekelompok pria terekam kamera dan viral di media sosial setelah menyebabkan kemacetan panjang.
Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo memberikan respons mengenai kejadian yang viral di kawasan Thamrin City tersebut. Ia memastikan pihak kepolisian akan turun ke lapangan untuk memverifikasi laporan yang ada.
"Akan kita cek dan lakukan penegakan hukum apabila didapati. Hingga saat ini belum ada laporan," tutur AKBP Dhimas Prasetyo, Kapolsek Metro Tanah Abang.
Sejalan dengan upaya kepolisian, Satpol PP Jakarta Pusat juga menegaskan komitmen mereka dalam mengawasi ruang publik dari aksi premanisme. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Purnama, mengategorikan aksi tersebut sebagai tindakan kriminal.
"Karena itu sudah tindakan pemerasan ya, kita tetap melakukan pengawasan," jelas Purnama, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat.
Masalah pungutan liar ini sebenarnya sudah mencapai tingkat kronis, bahkan pernah dilaporkan langsung ke tingkat kepresidenan pada pertengahan 2021. Ahmad Holil dari Persatuan Pengemudi Truk Trailer Tanjung Priok menyebutkan bahwa praktik ini terjadi di setiap tahap operasional logistik.
"Pungli ini sudah mendarah daging. Dilaporkan sudah, tapi setelah itu kambuh lagi," kata Ahmad Holil, Humas Persatuan Pengemudi Truk Trailer Tanjung Priok.
Holil membeberkan modus yang digunakan oknum petugas di pintu masuk pelabuhan yang kerap memperlambat proses administrasi jika tidak diberi uang. Hal ini memaksa sopir untuk membayar agar pekerjaan mereka tidak terganggu.
"Di gate in minta biasanya Rp 2.000 biar cepat masuk. Kalau enggak dikasih, alasannya error, ntar dulu, pura-pura otak-atik," kata Ahmad Holil.
Para sopir mengaku tidak memiliki pilihan lain karena risiko keterlambatan bongkar muat yang jauh lebih merugikan. Holil menegaskan bahwa hampir seluruh titik di pelabuhan telah terkontaminasi praktik ilegal tersebut.
"Kami sopir truk kontainer mau bongkar muat di pelabuhan. Itu pungli semua," ujarnya.
Beban biaya tambahan ini sangat memberatkan pengemudi karena bisa menguras kantong hingga ratusan ribu rupiah dalam sekali jalan. Angka tersebut diperoleh bahkan setelah sopir melakukan negosiasi keras dengan para pelaku.
"Seminim-minimnya pungli itu Rp 100.000. Itu Rp 100.000 sudah ngotot-ngotot nawar," kata Ahmad Holil.
Menanggapi berbagai laporan ini, Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menyuarakan komitmen untuk melakukan pembersihan lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Januari 2025 sebagai bagian dari persiapan Jakarta menuju kota global.
"Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Enggak boleh terjadi," ujar Pramono Anung, Gubernur terpilih Jakarta.
Pramono menekankan bahwa standar kenyamanan di ruang publik menjadi syarat mutlak bagi ibu kota yang ingin bersaing di level internasional. Ia berjanji akan menangani pungutan liar sebagai prioritas perbaikan tata kelola kota.
"Karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Yang seperti itu tentunya kita akan tangani," ujar Pramono Anung.
