Petugas gerobak sampah di TPS 3R Kober, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi pemilahan limbah rumah tangga pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lapangan.
Kebutuhan edukasi tersebut muncul karena petugas masih menemukan banyak sampah warga yang tercampur antara jenis organik dan non-organik. Kondisi ini memaksa para petugas melakukan pemilahan ulang secara manual sebelum sampah dipindahkan ke tempat pengolahan, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Petugas gerobak di TPS 3R Kober, Jeje, menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman warga mengenai jenis sampah menjadi kendala utama yang menghambat proses kerja mereka di lapangan.
“Kalau memang belum ada sosialisasi, ya kami memang kerepotan dari situ, buat pilah-pilahannya,” kata Jeje, salah satu tukang gerobak di TPS 3R Kober.
Jeje menekankan pentingnya pemberian edukasi yang menyasar langsung ke setiap unit rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat secara mandiri dapat membedakan kategori sampah sejak dari sumbernya.
“Banyak yang mungkin belum sampai masalah edukasinya ini. Mana yang harus dipilah, mana yang enggak. Mana yang sampah organik dan non-organik,” ujar Jeje.
Meskipun petugas gerobak sudah berupaya memilah sampah sebelum tiba di tempat pembuangan sementara, proses tersebut sering kali memakan waktu lebih lama jika sampah awal masih dalam keadaan tercampur.
“Kalau ketemu dari warga yang belum dipilah, nah itu kami pilah lagi. Kami pilah, dulu lama prosesnya tuh kami lama, pilah dulu, udah enggak ada yang bisa dipilah, baru kami masukin ke dalam gerobak itu,” ungkap Jeje.
Petugas lapangan ini menyatakan tetap mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang sedang digulirkan otoritas daerah. Ia berkomitmen untuk mengikuti arahan pemerintah demi perbaikan sistem kebersihan kota.
“Kalau untuk optimis banget dan mendukung untuk program ini. Buat kalau pemerintah sudah kayak gini, kita sebagai warga kan ngikutin,” kata Jeje.
Senada dengan hal tersebut, petugas depo TPS 3R Kober bernama Rudi menyebutkan bahwa alur pemilahan sebenarnya sudah dirancang untuk melibatkan berbagai pihak mulai dari rumah tangga hingga pemulung.
“Sebetulnya di rumah udah diarahkan, dipilah juga. Terus tukang gerobak milah juga. Pemulung milah juga,” ujar Rudi kepada Kompas.com, Selasa.
Namun, Rudi mencatat adanya kebocoran sampah yang belum terpilah hingga masuk ke area TPS. Sampah-sampah yang terlanjur tercampur tersebut akhirnya hanya dikategorikan sebagai residu.
“Di TPS 3R apa ya sebagian ada yang lolos juga, lolos ke sini. Ya dimasukin ke residu aja,” kata Rudi.
Guna mengoptimalkan sistem yang ada, ia menekankan bahwa bimbingan terhadap warga selaku ujung tombak produksi sampah harus terus ditingkatkan secara konsisten.
“Untuk istilahnya, yang penting kita tingkatkan untuk ujung tombaknya di warga ini, kita selalu dikasih bimbingan terus gitu,” tambah Rudi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mendeklarasikan gerakan pilah sampah dalam rangkaian acara HUT ke-499 Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Program ini dicanangkan untuk mengubah fundamental pola pengelolaan limbah di Ibu Kota.
“Pada hari ini secara resmi Pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa implementasi instruksi ini tidak dilakukan secara parsial, melainkan mencakup seluruh wilayah administratif di Jakarta hingga Kepulauan Seribu.
“Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah,” ujar Pramono.
Pemerintah daerah berencana memanfaatkan fasilitas seperti RDF Rorotan dan TPS 3R sebagai pusat penampungan sampah yang telah dipisahkan antara organik dan anorganik.
“Kebetulan selain Bantargebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah,” ucap Pramono.
Selain menyasar rumah tangga, pengawasan ketat juga akan diberlakukan pada sektor komersial seperti hotel dan restoran. Pihak-pihak yang melanggar aturan pengelolaan ini dipastikan akan menerima tindakan tegas.
“Kalau mereka tidak mematuhi, tidak memenuhi itu, maka akan diberikan sanksi,” tegas Pramono.
