Pemerintah Indonesia berencana menyalurkan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal II 2026 guna memperkuat daya tahan domestik terhadap tekanan global yang belum mereda. Rencana kebijakan ini diumumkan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Dilansir dari Money, langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tercatat positif di angka 5,61 persen, pemerintah menilai intervensi tambahan tetap diperlukan untuk menjaga momentum tersebut.
"Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Purbaya menegaskan bahwa stimulus tersebut akan difokuskan pada penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan berbagai program strategis nasional. Pemerintah berupaya memaksimalkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memitigasi dampak konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi dunia.
"Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 5,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun," jelas Purbaya.
Sebelumnya, rangkaian insentif telah digulirkan pada awal tahun untuk sektor transportasi dan perlindungan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah meresmikan berbagai subsidi tarif angkutan umum di Stasiun Gambir pada Selasa (10/2/2026).
"Kemudian terkait dengan pesawat yang 17-18 persen, yang tahun lalu sekitar 11 persen. Kemudian diskon tarif tol. Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp 911,16 miliar di mana APBNnya Rp 639,86 miliar dan non-APBN Rp271,5 miliar," jelas Airlangga.
Selain sektor transportasi, pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran pada penyaluran bantuan pangan demi menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Program ini ditargetkan menyasar puluhan juta keluarga yang masuk dalam kategori desil terbawah.
"Terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau desil 1-4 dengan anggaran Rp 11,92 triliun. Nah ini pemda dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik," kata Airlangga.
