Bank Indonesia (BI) menyiapkan tujuh langkah strategis untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS setelah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026) malam. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan pasar global.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa rencana tersebut telah mendapatkan restu langsung dari kepala negara dalam rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Fokus utama strategi ini mencakup intervensi pasar, pengaturan likuiditas, hingga pengetatan pengawasan transaksi valuta asing.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Perry menjelaskan bahwa strategi pertama melibatkan penguatan intervensi di pasar valuta asing, baik domestik maupun internasional. Ia menegaskan bahwa posisi cadangan devisa nasional saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk mendukung upaya stabilisasi tersebut.
"Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," ujar Perry.
Strategi kedua dan ketiga diarahkan pada pengaturan arus modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. BI berupaya agar aliran modal masuk (inflow) melalui SRBI mampu mengompitisi keluarnya modal dari surat berharga negara (SBN) dan pasar saham.
"Kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow (aliran masuk) sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi aliran keluarnya (outflow) SBN (surat berharga negara) dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portofolio asing itu masih dari awal tahun hingga saat ini (year-to-date) masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah," kata Perry.
Dalam koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BI juga telah melakukan aksi beli SBN di pasar sekunder dengan nilai total mencapai Rp123,1 triliun sepanjang tahun berjalan. Perry menyebutkan adanya potensi skema pembelian kembali atau buyback oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari sinergi kebijakan.
"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi, termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa beli kembali (buyback) dan segala macam. Koordinasi erat antara fiskal dan moneter," ujar Gubernur BI.
Pada poin keempat dan kelima, otoritas moneter bersama Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga likuiditas perbankan tetap longgar yang terlihat dari pertumbuhan uang primer dua digit. Selain itu, BI resmi menurunkan batas maksimal pembelian dolar AS tanpa aset fisik (underlying) dari 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per orang setiap bulan.
"Kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasar uang lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit, terakhir itu, pertumbuhan uang primernya adalah 14,1 persen," kata Perry.
Bank Indonesia bahkan berencana memperketat batasan tersebut lebih jauh jika diperlukan. Perry mengungkapkan opsi untuk menurunkan ambang batas pembelian dolar AS tanpa underlying hingga menyentuh angka 25.000 dolar AS per bulan.
"Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan," kata Perry.
Pihaknya juga memantau ketat aktivitas transaksi di pasar domestik agar tidak terjadi spekulasi berlebihan. Hal ini dilakukan demi menjamin ketersediaan pasokan dolar bagi kebutuhan ekonomi yang produktif.
"Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Dua strategi terakhir mencakup perluasan intervensi di pasar luar negeri melalui instrumen non-deliverable forward (NDF) serta peningkatan pengawasan perbankan. BI kini mengizinkan bank domestik terlibat dalam penjualan offshore NDF untuk menambah pasokan valas di pasar internasional.
"Kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF (non-deliverable forward) di luar negeri sehingga pasokan lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah," kata Perry.
Pengetatan pengawasan juga dilakukan terhadap korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam volume tinggi. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan risiko sistemik tetap terkendali.
"Yang terutama, kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolar tinggi, kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederika Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
