Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz akan mereda pada September 2026 mendatang. Ketegangan tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia yang membebani anggaran impor bahan bakar minyak (BBM) nasional, sebagaimana dilansir dari Suara pada Kamis (14/5/2026).
Kenaikan harga energi global ini mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan subsidi mobil listrik guna mengalihkan ketergantungan konsumsi BBM. Langkah strategis tersebut diambil setelah Menteri Keuangan melakukan tinjauan langsung ke Amerika Serikat guna memantau perkembangan draf perjanjian damai kedua negara.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa prediksi berakhirnya ketegangan tersebut berkaitan erat dengan siklus politik di Negeri Paman Sam. Momentum pergantian kepemimpinan dianggap menjadi faktor kunci dalam penyelesaian sengketa diplomatik di Timur Tengah tersebut.
"Paling jelek itu September. Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap kemungkinan dinamika konflik yang bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan semula. Pemantauan ketat terhadap situasi di Selat Hormuz terus dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan penghematan anggaran negara.
"Tapi bisa aja jalan berlanjut terus, jadi kita akan monitor terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu," lanjut Purbaya.
Kebijakan insentif kendaraan listrik diperkuat dengan temuan bahwa draf perjanjian antara kedua negara saat ini masih belum menemui titik temu yang adil. Purbaya menilai posisi Iran dalam perundingan tersebut belum menguntungkan sehingga potensi penolakan masih sangat besar.
"Karena kita lihat harga minyak dunia enggak akan turun," ucap Purbaya.
Pemerintah menyimpulkan bahwa konversi energi dari BBM ke listrik menjadi solusi paling rasional di tengah tingginya harga minyak dunia. Peralihan ini diharapkan mampu menekan angka impor bahan bakar secara signifikan dalam jangka panjang.
"Jadi kelihatannya itu perangnya masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga kan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan," papar Purbaya.
Selain masalah impor, optimalisasi kapasitas listrik PT PLN (Persero) yang saat ini belum terserap maksimal menjadi alasan kuat di balik subsidi ini. Pemerintah berupaya memanfaatkan sisa pasokan listrik agar beban subsidi pada sektor ketenagalistrikan juga dapat diminimalisir.
"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya. Tapi yang jelas ada listrik yang terpakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya," jelas Purbaya.
