Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan mengucurkan subsidi untuk menstabilkan harga komoditas pangan impor setelah nilai tukar rupiah merosot ke posisi Rp17.500 per dolar AS pada Rabu (13/5/2026). Langkah darurat ini diambil untuk mencegah harga kebutuhan pokok melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar domestik.
Data Refinitiv menunjukkan rupiah dibuka melemah 0,06 persen pada Rabu pagi, melanjutkan koreksi tajam dari penutupan hari sebelumnya di level Rp17.490 per dolar AS. Pelemahan ini menjadi titik terendah sepanjang sejarah yang dipicu oleh tingginya tensi geopolitik di kawasan Asia Barat.
Intervensi pemerintah akan menyasar komoditas sensitif seperti kedelai, bawang putih, gandum, daging sapi, gula, hingga jagung industri. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa anggaran bencana atau dana tidak terduga milik pemerintah pusat maupun daerah dapat dialokasikan untuk menyubsidi biaya produksi serta ongkos distribusi barang.
"Kita tetap akan jaga. Kalau harga itu melampaui HET atau HAP. Tentu pemerintah akan turun tangan memberikan harus subsidi," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026) pagi.
Zulhas menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh aparatur negara, termasuk jajaran gubernur dan bupati, guna menjaga rantai pasok tetap aman. Penanganan aspek strategis seperti cadangan pangan akan dikelola oleh Perum Bulog, Badan Gizi Nasional (BGN), serta kementerian terkait melalui dukungan APBN.
"Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga. Ada anggarannya itu. Jadi disubsidi. Apakah ongkosnya atau kah harganya," ujarnya.
Mantan Menteri Perdagangan ini juga memperingatkan para kepala daerah agar aktif memantau pergerakan harga harian di wilayah masing-masing untuk mencegah keresahan di tingkat pedagang maupun konsumen.
"Maka kita harus bergerak cepat. Karena kalau lambat nanti ibu-ibunya sudah mogok kan kita repot. Jadi harus cepat," ucap dia.
Pemerintah pusat melalui instrumen negara akan menangani distribusi dan dukungan anggaran secara menyeluruh, sementara keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dianggap krusial sebagai pengawas lapangan.
"Saya mengajak bupati gubernur cepat. Cepat kalau ada masalah di daerahmu. Cepat kita tanggapi bareng-bareng," ujar Zulhas.
Zulhas menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengendalikan dampak pelemahan kurs terhadap inflasi pangan.
"Yang pusat seperti Bulog kita handle, BGN kita handle, Kementerian Perhubungan tetap kita handle, APBN kita handle. Tapi kalau kewajiban daerah, daerah juga, kabupaten, wali kota, gubernur juga harus cepat mengendalikan," tegasnya.
Di sisi lain, kunjungan ke Pasar Palmerah juga mengungkap adanya anomali pada harga telur yang anjlok hingga Rp27.000 per kilogram di tingkat konsumen, sementara di peternak hanya Rp20.000 per kilogram.
"Kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi," kata Zulhas di lokasi yang sama.
Kondisi harga telur yang berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp30.000 per kilogram ini dinilai merugikan para peternak akibat kelebihan pasokan di pasar.
"Biasanya kan mereka terima Rp 23.000, ini sekarang terimanya ada yang Rp 20.000. Berarti kan rugi," kata Zulhas.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah menginstruksikan Badan Gizi Nasional untuk memasukkan telur ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak dua kali dalam sepekan untuk menyerap surplus produksi.
"Suplai-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur dua hari, suplai-nya berlebih," tutur Zulhas.
Kebijakan penyerapan melalui program nasional tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 48 juta butir telur per hari guna mengimbangi rendahnya permintaan pasar saat ini.
