Penyaluran kredit perbankan menunjukkan tren membaik pada April 2026. Namun, langkah Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) hingga menyentuh 5,25% diproyeksikan bakal mengerem pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini.
Dikutip dari Keuangan, data Bank Indonesia mencatat pembiayaan perbankan pada April 2026 tumbuh 9,98% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Maret 2026 yang tumbuh sebesar 9,49%.
Akselerasi penyaluran kredit tersebut utamanya disokong oleh sektor pembiayaan investasi yang melesat hingga 19,48%. Di sisi lain, kredit modal kerja tercatat hanya tumbuh sebesar 6,04%, sedangkan sektor kredit konsumsi mengalami kenaikan 6,13%.
Kepala Pusat Makroekonomi INDEF M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa aliran kredit saat ini masih didominasi oleh perbankan BUMN. Dana tersebut mengalir ke sektor-sektor prioritas bentukan pemerintah meliputi hilirisasi, pangan, energi, serta proyek strategis nasional.
Meski demikian, kebijakan baru terkait lonjakan BI Rate dinilai akan memperlambat laju kredit, terutama pada segmen properti, otomotif, dan konsumsi. Faktor tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian.
"Dalam situasi global yang masih penuh tekanan dan rupiah melemah, bank diprediksi lebih selektif menyalurkan kredit ke sektor berisiko rendah," ujar Rizal, Rabu (20/5/2026).
Rizal menambahkan bahwa kebijakan moneter ini dapat memicu kenaikan suku bunga kredit akibat pembengkakan biaya dana atau cost of fund bagi perbankan. Situasi tersebut lebih menguntungkan bank berskala besar yang kaya dana murah, sementara bank kecil berisiko menghadapi tekanan net interest margin (NIM).
Di sisi lain, Global Markets Economist Maybank Myrdal Gunarto berpendapat bahwa pengetatan moneter ini berpeluang memacu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Tingginya bunga simpanan diprediksi menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga perbankan karena dinilai lebih aman.
Myrdal memproyeksikan pertumbuhan DPK tahun ini mampu menyentuh level 14,2%, sementara laju penyaluran kredit justru melandai ke angka 8,94%. Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan tetap mampu bertahan di atas level 5%.
"Pertumbuhan kredit kemungkinan tetap ditopang bank-bank besar," katanya.Menyikapi dinamika tersebut, Bank Indonesia memilih untuk tidak mengubah target pertumbuhan kredit tahun ini yang dipatok pada kisaran 8%-12%. Otoritas moneter berkomitmen menjaga stabilitas likuiditas di pasar uang demi meminimalkan efek transmisi suku bunga terhadap kredit.
Sebagai langkah konkret mempertebal likuiditas, BI meluncurkan tambahan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan batas maksimal 0,5% dari DPK. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa pelonggaran tersebut didesain untuk memperluas ruang pengelolaan likuiditas perbankan serta memperkuat fungsi intermediasi. Skema ini dijalankan melalui pendanaan non-DPK dan pembiayaan non-kredit dengan tetap mengedepankan stabilitas keuangan.
Tambahan pelonggaran likuiditas ini menyasar bank-bank yang telah memenuhi ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), namun belum menyerap fasilitas insentif maksimal KLM yang dibatasi sebesar 5,5%. Hingga Mei 2026, total dana KLM yang telah disalurkan mencapai Rp 424,7 triliun.
Merespons situasi makro ini, Sekretaris Perusahaan Bank Tabungan Negara Ramon Armando mengonfirmasi bahwa manajemen perseroan telah merancang skenario mitigasi risiko. Langkah antisipasi menghadapi lonjakan biaya dana dilakukan melalui penguatan manajemen risiko serta pengujian daya tahan keuangan (stress test) berkala.
