Asosiasi pengusaha China di Indonesia mengirimkan surat teguran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (14/5/2026) guna menyampaikan keluhan terkait kondisi iklim investasi. Langkah ini dinilai sebagai sinyal serius mengenai permasalahan layanan birokrasi dan kepastian usaha bagi pemodal asing.
Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana memberikan respons atas munculnya surat dari gabungan investor tersebut. Sebagaimana dilansir dari Money, ia menilai dokumen itu menjadi potret nyata atas keresahan yang dialami pelaku usaha internasional saat ini.
"Surat itu dari gabungan pengusaha China di Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu mencerminkan kepedulian mereka terhadap layanan birokrasi Indonesia," ujar Danang, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Danang menegaskan bahwa poin-poin keberatan yang dilayangkan pengusaha China sebenarnya selaras dengan kendala yang dihadapi oleh pebisnis domestik. Masalah klasik seperti pemeriksaan pajak dan aturan retensi devisa hasil ekspor masih menjadi ganjalan utama.
"Wajar saja jika kalangan pengusaha China mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik Indonesia yang tercantum dalam surat itu," kata Danang, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketidakpastian regulasi dan adanya praktik pungutan liar oleh oknum aparat turut menjadi sorotan dalam pengaduan tersebut. Pihak Apindo menilai tanpa transparansi dan efisiensi birokrasi, daya tarik investasi Indonesia di mata global dapat merosot tajam.
"Sangat banyak surat-surat dari dunia usaha yang diabaikan oleh otoritas," ujar Danang, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Pemerintah kini didesak untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas layanan publik dan penguatan kepastian hukum. Langkah perbaikan tersebut dianggap krusial untuk mempertahankan kepercayaan investor asing agar tidak beralih ke negara lain.
