Keberadaan tanggul mitigasi banjir air laut atau rob di RW 22, Muara Angke, Jakarta Utara, memunculkan keluhan baru dari warga. Pembangunan tanggul sepanjang 1,1 kilometer tersebut dinilai belum mampu melindungi seluruh wilayah pemukiman, seperti dikutip dari Megapolitan.
Infrastruktur yang juga berfungsi sebagai jalan ini membuat area RT 06 dan RT 07 menjadi lebih rendah dari jalanan. Padahal, kawasan rumah panggung dan rumah apung tersebut berhadapan langsung dengan muara, sehingga air laut yang pasang menjadi tertahan.
"Kalau sebelah sana, mungkin berapa persen sudah bisa ditanggulangi. Cuma yang perlu diperhatikan di RT 06, karena kita pertahanan pertama yang terkena dampak banjir, air enggak bisa mengalir dan berfokus di kita, sehingga banjirnya lebih parah," kata Ketua RT 06, Warya, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (21/5/2026).
Warya menyebutkan bahwa genangan air kini menjadi lebih tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 230 unit rumah panggung dan rumah apung berpenghuni yang aktivitasnya terganggu.
Menurut Warya, persoalan ini akan terus terjadi selama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) belum berjalan. Hal senada disampaikan oleh Udin (49), warga RW 22 lainnya yang merasakan dampak buruk pembangunan tersebut.
"Di sini kan RT 06, yang saya pertanyakan itu yang dibangun apakah jalan atau tanggul? Kalau itu memang tanggul, dampak dari RT 06 ini bagaimana? Karena kan air enggak bisa keluar, itu yang saya pertanyakan. RT 06 seolah ditenggelamkan ama mereka," kata Udin di lokasi, Kamis.
Sebelum tanggul darurat ini ada, banjir rob biasanya surut dalam waktu sekitar dua jam karena aliran air menyebar luas. Kini, penyempitan jalur pembuangan membuat genangan terpusat di kawasan rumah panggung.
Udin menambahkan, ketinggian genangan di depan rumahnya sekarang bisa mencapai 115 hingga 125 sentimeter saat pasang tinggi. Nilai ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya 60 sentimeter.
"Karena kan kalau air ke luar ke jalan ada yang namanya pintu air, disedot airnya ke luar. Dampak untuk RT 06 dan 07 ini bagaimana nasibnya?" sambung dia.
Keluhan mengenai tertahannya air laut juga dikonfirmasi oleh Carwiti (49), warga setempat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Kendati demikian, ia mengaku terbantu karena huniannya sudah berbentuk panggung.
"Memang benar. Kalau menurut saya, banjirnya jadi besar sekali dan airnya tertahan di sini, sehingga kami tidak bisa keluar. Dulu sebelum ada pembangunan jalan baru itu, airnya terbagi rata dan tersebar ke mana-mana," kata Carwiti di lokasi, Kamis.
Meskipun memicu masalah di sebagian area, struktur tanggul yang merangkap jalan baru ini dinilai membantu mobilitas sebagian warga lainnya. Anak-anak tetap dapat mengakses rute menuju sekolah tanpa harus menerobos banjir yang panjang.
"Masih bisa beraktivitas biarpun banjir besar, baik malam maupun siang, anak-anak masih bisa sekolah karena sekarang sudah ada jalan baru di atas sana. Jadi, rute menerobos banjirnya tidak sepanjang dulu," tutur Carwati.
Jalan yang posisinya lebih tinggi tersebut kini dimanfaatkan oleh warga untuk memarkirkan kendaraan bermotor mereka. Ketua RW 22, Bani, juga menyebut infrastruktur ini cukup efektif mereduksi dampak banjir secara keseluruhan.
"Wilayah RW 22 itu tadinya 90 persen kena banjir dan banjirnya mengakibatkan Muara Angke di lima RW tadi terkena banjir," jelas Bani saat ditemui di lokasi, Kamis.
Bani memaparkan bahwa saat ini 80 persen wilayah RW 22 sudah terbebas dari luapan air laut. Sisa 20 persen wilayah terdampak berada di RT 06 dan RT 07 karena lokasinya berdampingan langsung dengan kali.
"Tinggal berpikirnya kalau di hari ini banjir di RT 06 besar, bagaimana kalau banjirnya menyeluruh? Ketika banjir menyeluruh itu aktivitas lumpuh. Dengan adanya tanggul mitigasi maka RT 06 pun masih bisa beraktivitas ke pasar, ke sekolah, dan sebagainya," sambung Bani.
Kehadiran tanggul darurat ini mengamankan kawasan pabrik ikan serta akses menuju Pelabuhan Kali Adem dari potensi kelumpuhan ekonomi. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengonfirmasi proyek fisik ini telah rampung 100 persen.
Tanggul darurat tersebut memiliki lebar lima hingga enam meter yang membentang tepat di depan kawasan hunian. Struktur ini dirancang menahan air laut hingga elevasi +2,5 meter di Peil Priok.
"Tanggul ini dapat berfungsi efektif dengan ketinggian banjir rob maksimal pada elevasi +2,5 meter di Peil Priok," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis.
Achmad Daeroby selaku Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI menegaskan program ini bersifat darurat. Penanganan permanen akan bertumpu pada proyek tanggul pengaman pantai NCICD.
Saat ini, perencanaan NCICD untuk Muara Angke masih dibahas lintas instansi di tingkat provinsi DKI Jakarta. Untuk tahun 2026, fokus pengerjaan tanggul pantai baru mencakup Pantai Mutiara, Muara Baru, dan Kali Blencong.
"Untuk tahun ini, pembangunan tanggul NCICD berfokus untuk penanganan di area Pantai Mutiara, Muara Baru, dan Kali Blencong," sambung Achmad.
Mengenai efektivitas tanggul pantai, Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Yus Budiyono, membenarkan fungsinya. NCICD didesain kuat untuk mengunci garis pantai dari luapan air laut.
"Mestinya hal tersebut akan efektif dalam mengatasi banjir rob, karena tugas utama tanggul NCICD adalah menahan agar air laut tidak masuk ke daratan," ucap Yus ketika dihubungi Kompas.com melalui WhatsApp, Kamis.
Namun, Yus mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan laju penurunan tanah di pesisir Jakarta yang mencapai 20 sentimeter per tahun. Struktur beton kaku berisiko retak jika terjadi penurunan tanah yang tidak merata.
"Mangrove ini saya kira bisa menjadi alternatif sebagai pelengkap (komplemen) dari tanggul," tutur Yus.
Pemanfaatan hutan mangrove di Muara Angke dapat menjadi solusi pelengkap untuk menangkap sedimen lumpur. Namun, implementasinya terkendala oleh keterbatasan lahan di tengah padatnya permukiman dan keberadaan hunian liar.
"Di daerah padat penduduk, masalah hunian liar (squatting) juga terjadi, sehingga permasalahannya menjadi cukup rumit," jelas Yus.
