Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi dihadapkan tantangan komersialisasi bahan bakar gas tersebut di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut bahwa setidaknya terdapat opsi bahan bakar gas yang bisa menjadi substitusi LPG, yakni CNG dan gas jaringan. Menurutnya, masing-masing opsi yang ada memiliki karakteristik dan segmen pengguna yang berbeda.
Eddy menjelaskan bahwa CNG lebih relevan untuk segmen industri dan transportasi, mengingat sifatnya yang mobile, dapat didistribusikan menggunakan kendaraan bertangki menuju stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Meski teknologi CNG telah lama dimiliki Indonesia, Eddy mengakui bahwa aspek komersialisasi masih menjadi batu sandungan utama. Ia merinci setidaknya dua kendala teknis yang kerap dikeluhkan.
Pertama, dimensi tabung CNG yang dianggap terlalu besar dan memakan ruang, baik di bagasi kendaraan roda empat maupun di kendaraan roda dua. Kedua, jumlah SPBG yang masih sangat terbatas.
"Dari segi komersialisasi selalu ada tantangan karena tabungnya itu memakan space, memakan ruang di bagasi, dan termasuk juga di kendaraan roda dua. Itu dianggap terlalu besar. Kedua, stasiun pengisian bahan bakar gas itu juga masih belum banyak," Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).
Selain itu, Eddy juga menyoroti perlunya penguatan jaringan distribusi antara SPBU induk dan SPBU satelit untuk mendukung kenyamanan pengguna BBG.
Menurut Eddy, tantangan terbesar justru bersifat struktural. Apalagi selama BBM berbasis minyak masih mendapat subsidi dari pemerintah, CNG yang tidak disubsidi otomatis tidak akan mampu bersaing dari sisi harga.
Eddy menegaskan bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang matang agar CNG bisa kompetitif tanpa harus sepenuhnya mengandalkan subsidi. Jangan sampai, lanjutnya, pengembangan CNG berisiko sekadar mengalihkan beban subsidi dari BBM ke BBG tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
"Sepanjang BBM itu disubsidi, CNG kalau juga tidak disubsidi tidak akan kompetitif. Sehingga memang harus diformulasikan bagaimana kita bisa mendapatkan BBM yang kompetitif," tegasnya.
Ia menambahkan, jika CNG sejak awal sudah dirancang untuk mendapatkan subsidi, maka kebijakan itu tidak akan mengurangi ketergantungan nasional terhadap subsidi energi secara keseluruhan.
Eddy menekankan bahwa keputusan untuk mengembangkan CNG secara masif harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keekonomian, kepraktisan, dan daya terima masyarakat.
Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Perusahaan LNG dan CNG Indonesia (APLCNGI) kondisi infrastruktur CNG nasional masih jauh dari memadai. Ketua APLCNGI Dian Kuncoro mengungkapkan bahwa total CNG station yang beroperasi saat ini baru berkisar 80 unit yang terdiri dari 47 milik Pertamina Group dan 21 stasiun milik swasta.
"Kita punya 21 CNG station tersebar, kebanyakan memang masih di Jawa. Ada sebagian kecil di Sumatera, Kalimantan ada. Tapi untuk Sulawesi baru akan bangun," ujar Dian dalam forum diskusi CNG untuk Rakyat, Selasa (5/5/2026).
Selain tantangan infrastruktur, dari sisi volume, kapasitas terpasang pun belum optimal. Dian menyebut volume gas yang tersalur dari bisnis CNG saat ini baru menyentuh 40–50 MMSCFD, angka yang ia nilai masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total pemanfaatan gas bumi nasional yang mencapai ratusan MMSCFD.
Ia juga menyoroti pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga yang masih sangat rendah — hanya 0,22 persen dari total 5.600 BBTUD produksi gas nasional. "Ternyata gas buminya masih kecil dimanfaatkan untuk rumah tangga," kata Dian.
Dalam forum tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg bakal implementasi mulai tahun ini.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan produksi tabung untuk menampung LNG. "Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode.
Dia mengatakan, pemanfaatan CNG untuk rumah tangga akan dilakukan secara bertahap. Artinya, implementasinya bakal dilakukan dahulu di kota-kota besar, sebagai percontohan.
Terkait kemasan, Dian menambahkan, persoalan tabung ini telah menjadi fokus riset internal asosiasi selama lima tahun terakhir. Meski teknologi tabung berbahan karbon yang lebih ringan sudah tersedia, aspek keselamatan menjadi perhatian utama yang perlu diselesaikan bersama pemerintah.
"Kami di asosiasi siap diskusi dengan pemerintah untuk membantu bagaimana mencari solusi ini, karena gas bumi ini memang perlu dioptimalkan lagi pemanfaatannya ke masyarakat," tegasnya.
Selain format penyaluran, tantangan lain datang dari sisi hulu. Dian menyebut harga gas, terutama LNG yang kini telah menembus sekitar US$15 –US$16 per MMBTU, menjadi beban berat bagi pelaku usaha CNG, khususnya di Jawa Barat yang pasokannya mengandalkan LNG.
"Harga LNG sudah wow sekarang. Kalau misalkan beli 15% –16% gasnya saja sudah US$15 dolar, belum ada TOP[take or pay]-nya," tambah Dian.
