Pemerintah Targetkan Belanja Negara 2027 Capai 14,80 Persen PDB

Pemerintah Targetkan Belanja Negara 2027 Capai 14,80 Persen PDB

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pagu belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rencana fiskal tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, seperti dilansir dari Detik Finance pada Selasa (9/6/2026).

Dokumen KEM-PPKF tersebut menjadi landasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah peningkatan kualitas belanja negara ditempuh melalui efisiensi sistemis serta penajaman ulang alokasi anggaran.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).

Kebijakan belanja tersebut juga menyasar pada penguatan efektivitas subsidi dan jaminan perlindungan sosial demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Pemerintah mengarahkan penyaluran bantuan sosial agar berjalan secara bertahap, berkeadilan, dan berbasis pada penerima manfaat langsung.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," ucap Purbaya.

Kementerian Keuangan berupaya memperkokoh sinergi program perlindungan sosial lintas kementerian dan lembaga agar intervensi kesejahteraan masyarakat berjalan padu. Selain itu, harmonisasi aktivitas belanja antara pemerintah pusat dan daerah ikut ditingkatkan demi mengoptimalkan pelayanan publik.

"Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis," beber Purbaya.

Artikel terkait

Rekomendasi