Pemerintah Targetkan CNG Gantikan LPG Mulai Tahun Ini

Pemerintah Targetkan CNG Gantikan LPG Mulai Tahun Ini

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan distribusi Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) mulai dikonsumsi masyarakat pada tahun 2026. Prioritas penyaluran tahap awal akan menyasar kota-kota besar di Pulau Jawa guna menekan pembengkakan subsidi dan ketergantungan impor gas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penggunaan CNG berpotensi memberikan efisiensi besar bagi negara dengan penghematan devisa mencapai Rp130 triliun hingga Rp137 triliun. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi sekitar 75-80 persen kebutuhan LPG nasional yang terus meningkat setiap tahunnya.

"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Bahlil menambahkan bahwa meskipun CNG sudah digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran, penerapan untuk rumah tangga dalam tabung 3 kg masih memerlukan modifikasi teknis. Hal ini disebabkan tekanan gas bumi yang dimampatkan jauh lebih tinggi dibandingkan LPG.

"Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah memproyeksikan hasil kajian modifikasi tersebut akan rampung dalam tiga bulan ke depan sebelum kebijakan konversi dijalankan secara luas. Langkah ini dianggap strategis di tengah gejolak politik global yang mengancam stabilitas pasokan energi impor.

"Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi," tambahnya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Mengenai tata kelola bisnis, Bahlil menyebut pengembangan ekosistem CNG akan menggunakan skema business to business (B2B) di mana pemerintah fokus pada penyediaan bahan baku gas.

"Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Terkait kesiapan teknis, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan pola distribusi dan infrastruktur pendukung. Ia menegaskan bahwa pengurangan konsumsi LPG akan dilakukan secara bertahap.

"Ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi masyarakat," ucap Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Laode menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang menempatkan kota-kota besar di Jawa sebagai wilayah percontohan sebelum menyentuh daerah lain di seluruh Indonesia.

"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Roadmap-nya adalah tentu kita ada karena ini belum diumumkan oleh Pak Menteri, tapi intinya ke depan kita akan mereduksi LPG kita, kita gantikan dengan CNG," jelas Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Aspek keamanan menjadi poin krusial dalam transisi ini, sehingga pemerintah mulai memperkenalkan teknologi tabung Tipe 4 yang terbuat dari bahan komposit fiber. Teknologi ini diklaim memiliki ketahanan yang lebih kuat namun dengan bobot yang lebih ringan daripada tabung besi konvensional.

"Penelitian untuk kita menggunakan CNG ini sudah cukup lama dan ada dua komponen penting di bagian tabung dan valve ini yang membutuhkan teknologi yang akhirnya pada hari ini tuh sudah ditemukan dan sudah bisa diimplementasikan," tutur Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pelaku usaha pengelola gas bumi melalui PT Gagas Energi Indonesia. Anak usaha PGN ini menyatakan kesiapan infrastruktur di lapangan untuk menjamin kelancaran pasokan gas ke konsumen akhir.

"Secara infrastruktur prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Kebetulan Gagas adalah anak dari PGN khusus untuk yang beyond pipeline," kata Maisalina, Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia.

Artikel terkait

Rekomendasi