Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pemberlakuan kebijakan baru terkait lapisan atau layer cukai hasil tembakau (CHT) pada Juni 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk menekan peredaran rokok ilegal serta mendorong produsen agar mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
Sebagaimana dilansir dari Suara pada Minggu (10/5/2026), penataan struktur tarif ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam merangkul pelaku usaha rokok ilegal untuk melegalkan bisnis mereka. Implementasi kebijakan tersebut saat ini tengah dalam tahap persiapan administratif oleh kementerian terkait.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan kebijakan ini diupayakan tidak meleset dari target tengah tahun depan. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama awak media di Kantor Kemenkeu.
"Harapannya Juni sudah bisa jalan," kata Menkeu Purbaya, Menteri Keuangan.
Pihak kementerian menilai ketiadaan regulasi layer cukai yang ketat berpotensi memicu lonjakan produk tembakau tanpa izin di pasar domestik. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang tetap membandel meski aturan baru telah diterbitkan.
"Kalau ada yang main-main, saya tutup betulan, serius itu ancamannya," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Sebelum aturan ini resmi diundangkan, Kementerian Keuangan berencana melakukan koordinasi intensif dengan badan legislatif. Purbaya menyatakan proses konsultasi dengan DPR RI akan segera dilaksanakan setelah agenda reses parlemen berakhir pada pengujung bulan Mei 2026.
Berdasarkan catatan historis, struktur tarif CHT di Indonesia telah mengalami simplifikasi yang signifikan dari 19 lapis pada tahun 2009 menjadi hanya 8 lapis pada tahun 2022. Saat ini, ketentuan operasional mengenai tarif tersebut masih merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.
