Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen untuk tahun 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Target ambisius di tengah ketidakpastian geopolitik global ini disampaikan dalam pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.
Pemerintah optimistis mencapai target tersebut karena Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan, yang menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Selain itu, kondisi makroekonomi nasional didukung inflasi April 2026 yang terjaga di angka 2,42 persen, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa mencapai 146,2 miliar dolar AS.
Untuk mengoreksi kelemahan struktur ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat, Presiden Prabowo mencanangkan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang berfokus pada pangan, energi, hilirisasi, dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen serta rasio gini pada kisaran 0,362 hingga 0,367 pada tahun 2027.
Di tengah pemaparan program tersebut, kondisi pasar keuangan domestik sedang mengalami tekanan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menyentuh angka Rp17.719 lalu melemah lagi hingga menembus Rp17.805 per dolar AS. Menanggapi situasi moneter ini, Presiden Prabowo menetapkan target nilai tukar rupiah pada tahun 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan adanya permasalahan struktural berupa pengaliran keluar kekayaan nasional ke luar negeri.
"kebocoran kekayaan nasional" kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Istilah pengaliran dana ekspor tersebut dinilai menghambat kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat secara langsung.
"outflow of national wealth" ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan instrumen utama demi mewujudkan kedaulatan serta keadilan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"alat perjuangan" kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Melalui kebijakan fiskal yang baru, negara diposisikan untuk mengontrol kembali rantai ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara.
"nasionalisme ekonomi" cetus Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Meskipun mendorong penguatan peran negara dalam sektor ekonomi riil, Kepala Negara tetap menegaskan pentingnya sistem pengawasan eksternal dan keberadaan penyeimbang jalannya pemerintahan.
"nasionalisme ekonomi" cetus Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Langkah menghadiri langsung sidang parlemen ini diapresiasi oleh analis komunikasi politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo yang meyakini bahwa pasar akan merespons pidato tersebut secara rasional dengan mencermati implementasi kebijakan ekonominya. Komisi XI DPR RI bersama pengamat ekonomi dijadwalkan segera menindaklanjuti draf KEM PPKF 2027 ini dalam rapat kerja teknis berikutnya.
