Kementerian UMKM mematok target nilai transaksi sebesar Rp2,5 triliun dalam ajang InaBuyer B2B2G Expo 2026 yang digelar di Gedung Smesco, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Angka tersebut mencerminkan kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,1 triliun guna memperluas akses pasar pelaku usaha kecil.
Pemerintah berupaya mendorong UMKM naik kelas melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pihak swasta hingga perbankan. Dilansir dari Ekonomi, peningkatan target ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem usaha domestik agar lebih kompetitif di pasar formal.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza menjelaskan bahwa keberhasilan tahun lalu menjadi landasan optimisme untuk mencapai angka yang lebih tinggi pada periode ini.
“Jika tahun kemarin, alhamdulillah kita berhasil mencetak transaksi Rp2,1 triliun, tahun ini kami mengharapkan sukses dengan kondisi Rp2,5 triliun,” kata Helvi, Wakil Menteri UMKM.
Helvi memaparkan adanya peluang besar melalui alokasi 40 persen anggaran belanja negara untuk produk lokal, meski pelaku usaha masih menghadapi tantangan formalitas. Ia menekankan pentingnya legalitas dan penerapan prinsip disiplin serta inovasi agar UMKM tidak mengalami stagnasi di tengah persaingan teknologi.
“Kami ingin pengusaha UMKM itu jadi pengusaha tajir. Pengusaha tajir itu otomatis harus ikut acara-acara beginian. Dan hebatnya InaBuyer menyiapkan semua. Di sini ada konsultasi, juga ada fasilitasi, termasuk pembiayaan, business matching, yaitu dengan buyer-buyer mungkin ada dari luar negeri,” tutur Helvi, Wakil Menteri UMKM.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah menyatakan dukungan penuh terhadap target transaksi tersebut. Berdasarkan data organisasi, nilai kemitraan ritel dengan UMKM melonjak hingga 211 persen dari Rp44,9 miliar pada 2023 menjadi Rp139,4 miliar pada 2025.
“Situasi global saat ini membuat kami dari sektor retail mempunyai strategi untuk memperkuat perdagangan dalam negeri. Kami ingin di dalam negeri ini dengan adanya InaBuyer ini kita bisa memastikan perputaran uang di dalam negeri,” ujar Budihardjo, Ketua Umum Hippindo.
Pihak ritel berharap pelaku usaha terus melakukan pembaruan kemasan dan variasi produk setiap tahun untuk menekan ketergantungan pada barang impor. Budihardjo menilai penguatan industri dalam negeri akan memberikan dampak positif pada daya beli masyarakat dan sektor pariwisata.
“Kami dukung penuh, dikarenakan uangnya beredar di dalam negeri dengan ada program-program MBG, Perumahan Rakyat, dan lain sebagainya, kami harapkan ini akan menciptakan ekosistem industri di dalam negeri bangkit,” tutur Budihardjo, Ketua Umum Hippindo.
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan menegaskan kedudukan UMKM sebagai poros utama dalam program pembangunan nasional. Ia menyebut forum ini sebagai ruang strategis yang mempertemukan inovasi industri dengan permintaan pasar pemerintah.
“Maka tentunya, InaBuyer hari ini tidak hanya sebagai pameran tetapi adalah ruang pertemuan yang mempertemukan antara pemerintah dengan kapasitas industri inovasi yang bertemu dengan permintaan dan yang terpenting UMKM bertemu akses pasar,” ucap Iwan, Sekretaris Utama LKPP.
Kebijakan afirmasi saat ini telah mengatur kewajiban alokasi belanja pemerintah dan penyediaan paket pengadaan hingga Rp15 miliar khusus bagi pelaku usaha kecil. Keterlibatan aktif sektor ini dianggap sebagai kunci bagi pergerakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Keterlibatan UMKM dalam pengadaan merupakan strategi inti pembangunan. Kalau UMKM bergerak tentunya Indonesia juga akan ikut bergerak,” pungkas Iwan, Sekretaris Utama LKPP.
