Pemerintah menetapkan kebijakan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik termasuk bijih plastik yang mulai berlaku pada Mei 2026 guna menjaga pasokan industri. Dilansir dari Ekonomi, langkah ini memicu kekhawatiran sektor hulu terkait potensi banjir produk luar negeri di tengah kenaikan biaya produksi global.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menekankan perlunya kewaspadaan terhadap praktik perdagangan tidak sehat yang mungkin muncul akibat kebijakan ini.
"Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng," ujarnya Edi Rivai, Wakil Ketua Inaplas.
Pria yang juga menjabat Direktur Legal Chandra Asri Group tersebut memberikan rekomendasi agar fasilitas bebas bea masuk ini hanya diperuntukkan bagi sektor manufaktur. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan harga di pasar lokal akibat aktivitas spekulasi.
"Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya," katanya Edi Rivai, Wakil Ketua Inaplas.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono turut menyoroti perlunya penyelarasan aturan agar tidak terjadi ketimpangan antara ketersediaan barang dan permintaan pasar.
"Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi," katanya Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Inaplas.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi memandang penghapusan tarif ini sebagai ancaman serius bagi kelangsungan industri nasional.
"Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Pihaknya berharap kebijakan tersebut bersifat temporer agar tekanan terhadap industri dalam negeri tidak semakin membesar dalam jangka waktu yang panjang.
"Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih," katanya Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Berseberangan dengan sektor hulu, Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa menjelaskan bahwa industri kemasan sedang mengalami krisis pasokan akibat gangguan distribusi nafta dari Timur Tengah. Henky juga menyoroti keunggulan harga produk dari China yang saat ini menjadi opsi utama bagi pelaku usaha hilir.
"Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah," katanya Henky Wibawa, Direktur Eksekutif IPF.
Menurutnya, kolaborasi antar pelaku usaha sangat diperlukan agar perlindungan pada satu sektor tidak mematikan sektor lainnya, terutama bagi pelaku UMKM yang mulai membatasi penggunaan plastik.
"Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri," tambahnya Henky Wibawa, Direktur Eksekutif IPF.
Henky menegaskan bahwa kebijakan perlindungan industri hulu seperti bea masuk anti-dumping justru memberatkan industri hilir karena kapasitas domestik belum mencukupi kebutuhan nasional.
"Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya," harap Henky Wibawa, Direktur Eksekutif IPF.
Sebagai solusi menghadapi hambatan biaya dan pasokan, industri hilir mulai mengeksplorasi penggunaan bahan alternatif seperti plastik daur ulang dan bioplastik dengan tetap memperhatikan standar kualitas produk.
"Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna," pungkas Henky Wibawa, Direktur Eksekutif IPF.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor bahan baku plastik Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai US$2,55 miliar atau setara Rp44,11 triliun. Angka volume impor tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 7,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dengan China sebagai pemasok terbesar sebesar 34,79%.
