Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa, 19 Mei 2026, yang menginstruksikan regulator perbankan dan departemen pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap status kewarganegaraan nasabah guna menekan akses sistem keuangan bagi imigran tanpa dokumen.
Kebijakan bertajuk "Restoring Integrity to America’s Financial System" ini mengarahkan institusi finansial menilai status imigrasi sebagai faktor risiko kredit. Pemerintah beralasan langkah ini demi menjaga stabilitas sistem perbankan nasional dari potensi gagal bayar apabila nasabah tersebut dideportasi.
Semafor melaporkan bahwa perintah ini melunak dari draf awal yang sempat mewajibkan bank mengumpulkan bukti kewarganegaraan seluruh nasabah. Penyesuaian tersebut menjadi keberhasilan lobi industri perbankan yang sebelumnya keberatan karena faktor biaya tinggi dan kerumitan administrasi berkas.
Gedung Putih menegaskan komitmennya untuk melindungi keamanan nasional dari aktivitas keuangan lintas batas yang ilegal. Risiko sistem keuangan akibat penyaluran kredit kepada populasi asing yang tidak memenuhi syarat juga menjadi fokus utama dalam kebijakan baru ini.
"My Administration will not tolerate national security and public safety risks caused by illicit cross-border financial activity, nor will it permit risks to our financial system posed by the extension of credit or financial services to the inadmissible and removable alien population," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan Scott Bessent dijadwalkan menerbitkan panduan formal dalam waktu 60 hari mengenai indikator mencurigakan yang harus diwaspadai bank. Aturan ini akan mencakup evaluasi dokumen identitas asing serta penggunaan Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individual atau ITIN.
Sebelum kebijakan ini diresmikan, Scott Bessent telah mengisyaratkan perlunya standardisasi yang lebih ketat bagi warga negara asing yang ingin membuka akun di institusi keuangan Amerika Serikat.
"Why can the unknown foreign nationals come and open a bank account?" ujar Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.
Bessent juga menekankan tanggung jawab para eksekutif perbankan untuk mengenali profil nasabah mereka secara mendalam, termasuk keabsahan status hukum tempat tinggal mereka di Amerika Serikat.
"So how do you know your customer if you don’t know if they have legal or illegal status, whether a U.S. citizen or green card holder?" tanya Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.
Berdasarkan studi Urban Institute yang dilansir Associated Press, risiko riil imigran tanpa dokumen terhadap sistem perbankan belum diketahui pasti karena bank sebelumnya tidak pernah mendata status kewarganegaraan. Lembaga tersebut mencatat hanya sekitar 5.000 hingga 6.000 KPR yang diterbitkan menggunakan ITIN karena mayoritas bank serta lembaga penjamin seperti Fannie Mae dan Freddie Mac cenderung enggan menyalurkan kredit kepada pemegang ITIN.
