Uni Emirat Arab resmi mempercepat pembangunan jaringan pipa minyak baru guna melipatgandakan kapasitas ekspor melalui wilayah Fujairah pada tahun 2027. Kebijakan strategis ini diambil untuk memastikan kelancaran distribusi minyak mentah negara tersebut tanpa harus melewati Selat Hormuz yang saat ini sedang dilanda ketegangan geopolitik tinggi.
Percepatan proyek infrastruktur energi ini merupakan respons langsung terhadap situasi keamanan di perairan Teluk. Dilansir dari Internasional, pengumuman tersebut menyusul instruksi resmi dari pimpinan tertinggi Abu Dhabi untuk mengamankan jalur logistik energi global dari gangguan konflik regional yang terus meningkat.
Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, memberikan perintah khusus kepada Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dalam rapat komite eksekutif pemerintah. Beliau menginstruksikan percepatan pengerjaan proyek West-East Pipeline agar dapat beroperasi penuh sesuai target baru guna memperkuat ketahanan ekonomi negara.
Proyek West-East Pipeline tersebut ditargetkan mulai berfungsi secara komersial pada tahun 2027 mendatang. Meskipun demikian, pihak otoritas pemerintah tidak memberikan rincian mengenai jadwal penyelesaian awal proyek sebelum adanya keputusan percepatan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Saat ini, infrastruktur ekspor yang tersedia adalah pipa Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) atau pipa Habshan-Fujairah dengan kapasitas 1,8 juta barel per hari. Jalur ini memberikan keunggulan bagi Uni Emirat Arab untuk mengirimkan minyak langsung ke pesisir Teluk Oman tanpa bergantung pada jalur perairan sempit.
Posisi geografis Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menjadikan keduanya negara produsen Teluk yang memiliki alternatif jalur pipa ekspor di luar Selat Hormuz. Sementara itu, Oman juga memiliki keuntungan strategis serupa berkat garis pantai panjang yang menghadap langsung ke arah Samudra Hindia.
Krisis di Selat Hormuz memuncak setelah pihak Iran secara efektif menutup jalur pelayaran internasional tersebut bagi kapal-kapal tanker. Tindakan ini merupakan balasan terhadap serangkaian kampanye udara dan laut gabungan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu.
Blokade tersebut memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasar energi dunia karena seperlima pasokan minyak global biasanya melintasi jalur tersebut menuju Asia. Beberapa negara seperti Kuwait, Irak, Qatar, dan Bahrain hingga kini masih sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk kegiatan ekspor komoditas energi mereka.
Gangguan pada pasokan energi internasional ini telah memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar global secara drastis. Kondisi tersebut memaksa sejumlah pemerintahan menerapkan kebijakan pembatasan distribusi bahan bakar di tengah kekhawatiran mendalam terhadap inflasi dan potensi perlambatan ekonomi dunia.
