Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat pembangunan jalur pipa minyak baru guna menekan ketergantungan pada Selat Hormuz yang sedang diblokade oleh Iran. Langkah strategis ini diambil demi mengamankan jalur ekspor energi global melalui rute alternatif di luar kawasan konflik tersebut.
Proyek infrastruktur ini dijalankan oleh Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dengan target pengoperasian penuh pada tahun 2027. Pembangunan jalur pipa kedua ini dilakukan setelah Iran menutup Selat Hormuz sejak awal Maret, yang memicu hambatan besar pada distribusi minyak dan gas negara-negara Teluk, sebagaimana dilansir dari Money.
Kapasitas ekspor minyak ADNOC melalui pelabuhan Fujairah di Teluk Oman ditargetkan berlipat ganda melalui proyek baru tersebut. Selama ini, UEA mengandalkan jalur pipa lama menuju Fujairah yang hanya mampu menampung kapasitas maksimal sekitar 1,8 juta barel per hari, jumlah yang tidak memadai untuk menghadapi penutupan Hormuz yang berkepanjangan.
CEO Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, mengonfirmasi bahwa hampir 50 persen dari konstruksi pipa tersebut telah rampung. Blokade di Selat Hormuz disebut telah memicu dampak yang sangat masif terhadap stabilitas pasar energi global saat ini.
"Saat ini, terlalu banyak energi dunia masih mengalir melalui terlalu sedikit titik hambatan," kata Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC dalam wawancara di Atlantic Council pada Rabu (21/5/2026).
Penutupan selat strategis tersebut dilaporkan telah melenyapkan lebih dari 1 miliar barel minyak dari pasar internasional. Pasokan energi global juga terus berkurang hingga hampir 100 juta barel minyak tambahan pada setiap pekan selama blokade masih berlangsung.
"Blokade Hormuz telah memicu gangguan pasokan energi paling parah dalam sejarah," kata Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC.
Pihak ADNOC memproyeksikan bahwa pemulihan pasokan energi tidak akan terjadi secara instan walaupun eskalasi konflik mereda dalam waktu dekat. Aliran minyak diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kembali ke volume perdagangan yang normal.
"Diperlukan setidaknya empat bulan untuk meningkatkan aliran minyak hingga 80 persen dari tingkat normal bahkan jika konflik berakhir segera," ujar Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC.
Krisis di wilayah ini dinilai bukan sekadar hambatan komersial, melainkan telah menjadi preseden geopolitik yang mengancam kelancaran sistem perdagangan internasional. Sebelum ketegangan pecah, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia bergantung pada jalur Selat Hormuz.
"Faktanya, ini menciptakan preseden berbahaya begitu Anda menerima bahwa satu negara dapat menyandera jalur air terpenting di dunia," kata Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC.
Blokade oleh Iran dipicu oleh serangan udara besar yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Operasi militer tersebut menewaskan beberapa pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Menteri Energi AS, Chris Wright, memberikan pandangan bahwa signifikansi Selat Hormuz bagi perputaran energi dunia akan mengalami penurunan pascaperang. Langkah negara Teluk mempercepat jalur alternatif dinilai bakal mengubah peta distribusi regional.
"Ini adalah kartu yang hanya bisa dimainkan sekali," kata Chris Wright, Menteri Energi AS saat diwawancarai CNBC.
Pemerintah AS menilai pasar global akan tetap memerlukan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, interkoneksi logistik minyak ke depan dipastikan tidak lagi bertumpu secara absolut pada satu selat saja.
"Akan ada jalur lain untuk energi keluar dari Teluk Persia," kata Chris Wright, Menteri Energi AS.
Pergeseran ini menandai babak baru dalam strategi keamanan energi internasional. Wright menggarisbawahi bahwa posisi produksi minyak negara-negara Teluk tetap krusial meskipun jalur logistiknya mengalami diversifikasi.
"Kita akan melihat penurunan pentingnya Selat Hormuz, tetapi bukan penurunan pentingnya produksi energi dan pasokan energi negara-negara tersebut," ujar Chris Wright, Menteri Energi AS.
