Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencatatkan peningkatan pada Kuartal I 2026 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kendati demikian, laju pertumbuhan utang tersebut menunjukkan tren yang lebih lambat.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Money, jumlah ULN Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini menyentuh angka 433,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 7.627,84 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dari posisi kuartal sebelumnya yang berada di level 431,7 billion dollar AS.
Jika dilihat secara tahunan, ekspansi ULN Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,8 persen (year-on-year/yoy). Persentase tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kuartal sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 1,9 persen (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kondisi utang luar negeri nasional masih dalam batas aman meskipun situasi geopolitik dan ekonomi global terus bergejolak.
"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I 2026 tumbuh melambat," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Faktor utama yang memicu kenaikan ULN pada periode ini adalah pertumbuhan utang di sektor publik. Sebaliknya, volume utang luar negeri yang dimiliki oleh sektor swasta justru memperlihatkan penurunan.
Peningkatan pada sektor publik dipengaruhi oleh ekspansi instrumen moneter BI. Langkah ini diambil guna menarik kepemilikan investor asing demi menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan ketidakpastian pasar finansial global.
"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," jelasnya.
Secara rinci, nilai ULN pemerintah pada kuartal ini berada di angka 214,7 miliar dollar AS atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen (yoy). Kecepatan pertumbuhan ini sedikit melandai dari bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 5,5 persen (yoy), dengan kontribusi utama berasal dari instrumen surat utang.
Pemerintah mengalokasikan dana dari ULN tersebut untuk membiayai beberapa sektor produktif. Di antaranya meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen.
Selain itu, sektor jasa pendidikan mendapatkan porsi sebesar 16,2 persen, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 11,5 persen. Adapun untuk sektor transportasi dan pergudangan menerima alokasi sebesar 8,5 persen.
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," ucapnya.
Di sisi lain, sektor swasta mencatatkan penurunan utang luar negeri sebesar 1,8 persen (yoy) menjadi 191,4 miliar dollar AS. Kontraksi ini didorong oleh penurunan pinjaman pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) sebesar 3,6 persen serta perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,3 persen (yoy).
Klaster industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar utang swasta dengan total kontribusi mencapai 80,4 persen.
"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta," kata Denny.
Secara umum, BI menegaskan bahwa kondisi struktur utang luar negeri nasional masih berada dalam kategori prima dan dikelola secara hati-hati.
Indikator kesehatan tersebut terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik BIdang (PDB) yang bertahan di angka 29,5 persen. Selain itu, profil utang juga didominasi oleh tenor jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4 persen dari keseluruhan total utang.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tuturnya.
