Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.660 triliun, dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,8% secara kuartalan, yang berarti mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 yang mencapai 1,9%.
Meskipun secara tahunan meningkat sebesar 121,6% dari US$ 195,5 miar pada kuartal I 2025, posisi ULN pada kuartal I 2026 ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Februari 2026 yang sempat menyentuh US$ 437,9 miliar.
Pihak otoritas moneter menjelaskan bahwa pergerakan angka utang ini dipengaruhi oleh aktivitas penarikan pinjaman pada sektor publik maupun sektor swasta nasional.
"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah, dan ULN swasta menurun," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Denny Ramdan dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).
Penurunan pertumbuhan terjadi pada ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara kuartalan, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5%.
Aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional menjadi pendorong utama perkembangan utang pemerintah, seiring terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi domestik.
Pemerintah mengalokasikan dana ULN tersebut untuk sektor produktif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1%, administrasi pemerintahan sebesar 20,2%, jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi sebesar 11,5%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.
Sementara itu, sektor swasta justru mengalami kontraksi utang sebesar 1,8% secara kuartalan sehingga posisinya turun menjadi US$ 191,4 miliar dari sebelumnya US$ 194,2 miliar pada kuartal IV 2025.
Penurunan ini terjadi baik pada lembaga keuangan yang terkontraksi 3,6% maupun perusahaan nonkeuangan yang merosot 1,3% secara kuartalan, dengan dominasi pada industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia diklaim tetap sehat dengan penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik B bruto (PDB) menjadi 29,5% dari sebelumnya 30,0%, yang didominasi oleh utang jangka panjang berpendekatan prinsip kehati-hatian.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ujar Denny.
Pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan ULN ke depan akan terus dioptimalkan guna membiayai pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sembari meminimalkan risiko eksternal.
