Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Maret 2026 menyentuh angka US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.669 triliun, dilansir dari Detik Finance pada Selasa (19/5/2026).
Jumlah utang tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen jika dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 yang tercatat sebesar US$ 431,7 miliar.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto melonggar dari 30 persen menjadi 29,5 persen, dengan porsi jangka panjang mendominasi hingga 85,4 persen dari keseluruhan total utang.
Pemerintah mencatatkan utang sebesar US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan, dipengaruhi masuknya modal asing pada Surat Berharga Negara internasional seiring terjaganya kepercayaan pasar.
"Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$ 433,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,8%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 1,9%," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso.
Sektor penyerapan dana pemerintah meliputi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,1 persen, Administrasi Pemerintah 20,2 persen, Jasa Pendidikan 16,2 persen, Konstruksi 11,5 persen, serta Transportasi 8,5 persen.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian," jelas Denny.
Sementara itu, sektor swasta mengalami penurunan utang menjadi US$ 191,4 miliar akibat kontraksi pada kelompok lembaga keuangan sebesar 3,6 persen dan perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,3 persen.
Struktur utang swasta didominasi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dengan pangsa 80,4 persen dari total utang swasta.
"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Denny.
