Posisi utang Pemerintah Indonesia mengalami kenaikan hingga menyentuh angka Rp 9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dilansir dari Detik Finance, Jumat (8/5/2026), jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 282,52 triliun sejak akhir 2025.
Akumulasi utang per Maret 2026 kini merepresentasikan rasio sebesar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun terjadi kenaikan dari posisi Desember 2025 yang berada di level 40,46 persen, angka ini ditegaskan masih berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen PDB.
Pihak kementerian menekankan bahwa pengelolaan pembiayaan dilakukan secara akuntabel demi menjaga kesehatan fiskal negara. Penjelasan mengenai strategi manajemen beban negara tersebut dipublikasikan melalui kanal informasi resmi otoritas terkait.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis laporan di website resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Struktur beban finansial ini mayoritas bersumber dari instrumen surat berharga, sementara sisanya berasal dari pinjaman luar maupun dalam negeri. SBN tercatat mendominasi dengan nilai Rp 8.652,89 triliun atau mencakup 87,22 persen dari total keseluruhan, sedangkan pinjaman berada di angka Rp 1.267,52 triliun.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," jelas DJPPR.
Di sisi lain, kebijakan peningkatan utang ini disebut berkaitan dengan kondisi ekonomi global dan domestik pada tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai latar belakang pengambilan keputusan fiskal tersebut dalam sebuah pertemuan di Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Langkah penambahan utang tersebut diklaim sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi yang melanda sepanjang 2025. Purbaya menegaskan bahwa prioritas utama saat itu adalah menjaga stabilitas nasional agar tidak terjatuh ke dalam krisis finansial yang lebih dalam.
