Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, atau mengalami kenaikan hampir 3 persen dibandingkan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,9 triliun. Lonjakan ini menempatkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di level 40,75 persen pada akhir kuartal I/2026.
Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa perhitungan rasio tersebut didasarkan pada pembagian total utang terbaru dengan akumulasi PDB harga berlaku. Dilansir dari Ekonomi, akumulasi PDB kuartal I/2026 mencapai Rp6.187,2 triliun ditambah tiga kuartal sebelumnya sebesar Rp24.341,4 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Kamis (7/5/2026).
Komposisi utang masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen, sementara sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun. Rasio utang ini meningkat tipis dari angka akhir tahun 2025 yang tercatat sebesar 40,46 persen.
"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," dikutip dari situs resmi DJPPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki kinerja penerimaan negara guna mengimbangi kebutuhan pembiayaan APBN. Hingga Maret 2026, defisit APBN dilaporkan telah menyentuh Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
"Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah kini fokus meningkatkan rasio perpajakan hingga 10,5 persen terhadap PDB demi menekan beban bunga utang. Selain itu, Purbaya melirik diversifikasi pasar melalui rencana penerbitan Panda Bond atau SBN valas berdenominasi renminbi di pasar China pada semester II/2026.
"Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
