Posisi utang Pemerintah Indonesia tercatat mengalami peningkatan signifikan hingga mendekati angka Rp 10.000 triliun pada kuartal pertama tahun 2026. Kondisi ini mulai memicu perhatian serius dari kalangan ekonom terkait ketahanan ruang fiskal negara.
Dilansir dari Money, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa total utang pemerintah menyentuh Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp 282,52 triliun atau tumbuh 2,9 persen dibandingkan akhir Desember 2025.
Kenaikan tersebut berimbas pada rasio utang pemerintah yang kini berada di level 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski meningkat dari posisi akhir tahun lalu sebesar 40,46 persen, angka ini secara hukum masih di bawah batas maksimal 60 persen sesuai UU Keuangan Negara.
Struktur pembiayaan negara masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.652,89 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 87,22 persen dari keseluruhan total utang, sementara porsi pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR Kemenkeu dalam laporan resminya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa kesehatan fiskal tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya stok utang semata. Ia menyoroti indikator rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara yang kini menyentuh 16,7 persen.
Situasi ini dinilai mulai mempersempit ruang gerak pemerintah karena porsi pendapatan negara yang cukup besar habis terserap untuk membayar bunga. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk sektor pembangunan, subsidi, hingga kesehatan.
Risiko Tekanan Fiskal dan Imbal Hasil
Yusuf Rendy Manilet juga memberikan catatan mengenai kondisi primary balance Indonesia yang kembali mengalami defisit cukup dalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan negara tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja di luar pembayaran bunga utang.
"Masalahnya bukan sekadar jumlah utangnya, tetapi beban yang muncul untuk mempertahankan utang tersebut," kata Yusuf. Menurutnya, hal ini dapat memicu peningkatan beban biaya utang yang lebih mahal di masa depan.
Tekanan tersebut mulai terlihat di pasar keuangan melalui kenaikan imbal hasil (yield) SBN. Investor kini meminta imbal hasil lebih tinggi karena adanya persepsi peningkatan risiko, yang pada akhirnya membuat biaya penerbitan utang baru menjadi lebih terbebani.
Perubahan outlook dari lembaga pemeringkat global seperti Moody's Ratings dan Fitch Ratings menjadi sorotan tambahan. Meskipun Indonesia masih berada pada level investment grade, outlook negatif dianggap pasar sebagai sinyal nyata adanya risiko penurunan peringkat.
Klaim Keamanan Fiskal oleh Pemerintah
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa posisi utang nasional saat ini masih berada dalam koridor yang aman. Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Rasio utang Malaysia tercatat di angka 64 persen, Thailand sebesar 63,5 persen, sementara Singapura mencapai rentang 165 persen hingga 170 persen terhadap PDB. Purbaya menilai standar keamanan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut.
"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," kata Purbaya di Kompleks Parlemen.
Pemerintah menyatakan fokus pada pendorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara yang agresif. Strategi memaksimalkan defisit fiskal ini diklaim berhasil memicu pembalikan arah ekonomi sejak triwulan IV tahun lalu tanpa melewati batas 3 persen.
"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," ujar dia.
