WACANA menjadikan aplikator transportasi sebagai bagian dari BUMN bukan sekadar gagasan teknokratis.
Wacana ini mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam tentang arah ekonomi digital Indonesia, relasi antara negara dan pasar, serta masa depan perlindungan tenaga kerja di era platform.
Di permukaan, tuntutannya sederhana: Kepastian hidup. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, tersimpan kompleksitas kebijakan yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan hitam putih.
Selama beberapa tahun terakhir, model kemitraan dalam ekosistem ojek online terus menjadi sumber perdebatan.
Di satu sisi, model ini menawarkan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam pasar kerja. Siapa pun dapat menjadi pengemudi, menentukan jam kerja sendiri, dan memperoleh penghasilan tanpa hambatan masuk yang tinggi.
Namun di sisi lain, fleksibilitas tersebut sering kali dibayar mahal dengan ketidakpastian. Pendapatan tidak stabil, perlindungan sosial terbatas, dan relasi kuasa dengan aplikator cenderung timpang terutama karena algoritma yang menentukan distribusi order tidak sepenuhnya transparan.
Muncul gagasan bahwa negara perlu hadir lebih jauh, bahkan hingga mengambil alih peran aplikator dan menjadi BUMN.
Secara normatif, gagasan ini tampak kuat. Negara dipandang sebagai aktor yang mampu menjamin kesejahteraan, menstabilkan pendapatan, dan mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar digital.
Namun, seperti banyak kebijakan publik berskala besar, pertanyaan kuncinya bukan terletak pada baik atau tidaknya tujuan, melainkan pada ketepatan dan keberlanjutan instrumen yang dipilih.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa negara sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam ekosistem ini melalui pendekatan yang lebih moderat.
Kebijakan pembatasan potongan aplikator hingga maksimal 8 persen merupakan contoh nyata bagaimana intervensi regulasi digunakan untuk memperbaiki distribusi nilai ekonomi tanpa harus mengubah struktur industri secara fundamental.
Sebelumnya, potongan platform yang bisa mencapai sekitar 20 persen menjadi salah satu sumber utama keluhan pengemudi. Dengan pembatasan tersebut, secara teoritis pengemudi berhak menerima porsi pendapatan yang jauh lebih besar.
Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini langsung memicu kalkulasi ulang di tingkat perusahaan.
Pihak GoTo menyatakan masih mengkaji secara menyeluruh dampak aturan pembatasan potongan tersebut, termasuk implikasinya terhadap keberlanjutan model bisnis dan keseimbangan ekosistem.
Perusahaan juga menyoroti bahwa perubahan pada struktur tarif tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada mitra pengemudi dan konsumen secara bersamaan.
Penyesuaian dapat terjadi pada skema insentif, tarif layanan, maupun strategi operasional lainnya.
Hal ini menegaskan bahwa intervensi terbatas sekalipun tidak bersifat netral, melainkan memicu respons berantai dalam industri.
Dengan demikian, jika pembatasan komisi saja sudah kompleks, maka gagasan nasionalisasi penuh jelas membawa implikasi yang jauh lebih besar.
Dari perspektif kesejahteraan pekerja, status pegawai tetap memang menawarkan berbagai keuntungan signifikan.
Dengan menjadi pegawai BUMN, pengemudi akan memperoleh upah minimum yang jelas, jam kerja teratur, serta akses penuh terhadap jaminan sosial seperti kesehatan, kecelakaan kerja, hingga pensiun.
Ini merupakan bentuk perlindungan yang selama ini tidak sepenuhnya tersedia dalam model kemitraan.
Pertanyaan penting yang kerap terlewat adalah: Apakah seluruh pengemudi benar-benar menginginkan model tersebut?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi memanfaatkan ojek online sebagai sumber penghasilan tambahan.
Kelompok ini terdiri dari mahasiswa, pekerja paruh waktu, atau individu yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur waktu.
Dalam konteks tersebut, perubahan status menjadi pegawai tetap justru dapat menghilangkan salah satu daya tarik utama dari pekerjaan ini. Fleksibilitas bukan sekadar fitur tambahan, melainkan inti dari model ekonomi ini.
Dari sudut pandang fiskal, implikasi kebijakan ini sangat besar. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai jutaan orang, pengangkatan mereka sebagai pegawai tetap akan menciptakan beban anggaran yang luar biasa.
Jika diasumsikan setiap pengemudi menerima gaji setara upah minimum, total kebutuhan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini belum termasuk tunjangan, jaminan sosial, serta biaya administrasi dan manajemen.
Konsekuensinya, negara harus membuat pilihan sulit: menaikkan pajak, menambah utang, atau mengalihkan anggaran dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, karena seperti kata meme yang viral: “Darimana duitnya?”
Setiap opsi membawa risiko tersendiri, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan trade off yang tidak diinginkan.
Pendekatan regulasi seperti pembatasan komisi 8 persen menawarkan alternatif yang lebih ringan secara fiskal. Negara tidak perlu menanggung seluruh biaya tenaga kerja, tetapi tetap dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui perbaikan distribusi pendapatan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara dapat “mengoreksi pasar” tanpa harus “menggantikan pasar”.
Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Respons industri yang masih mengkaji dampak kebijakan menunjukkan adanya ruang penyesuaian yang tidak sederhana.
Ketika potongan aplikator ditekan, perusahaan berpotensi menggeser beban melalui mekanisme lain, seperti pengurangan insentif, penyesuaian tarif, atau perubahan struktur biaya layanan. Tanpa pengawasan ketat, perbaikan di satu sisi dapat diimbangi oleh tekanan baru di sisi lain.
Dari perspektif efisiensi ekonomi, model platform saat ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas biaya. Perusahaan hanya mengeluarkan biaya ketika ada aktivitas, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap fluktuasi permintaan.
Dalam model pegawai tetap, biaya berubah menjadi biaya tetap yang harus dibayar terlepas dari kondisi pasar. Kondisi ini menciptakan tekanan signifikan, terutama dalam situasi permintaan rendah.
Pengelolaan jutaan pegawai dalam satu entitas BUMN akan menghadirkan tantangan birokrasi yang besar. Dibutuhkan sistem manajemen yang sangat kompleks untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas.
Tanpa sistem tersebut, risiko inefisiensi dan penurunan kualitas layanan akan meningkat. Pengalaman berbagai organisasi besar menunjukkan bahwa semakin besar skala birokrasi, semakin sulit menjaga kinerja tetap optimal.
Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah dampak terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Saat ini, aktivitas ojek online menopang berbagai sektor informal, mulai dari bengkel kecil hingga usaha mikro lainnya.
Jika seluruh sistem disentralisasi dalam BUMN, terdapat kemungkinan perubahan pola bisnis yang dapat menggeser, bahkan mematikan pelaku usaha kecil.
Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan melindungi satu kelompok pekerja berpotensi merugikan kelompok lainnya.
Menjadi semakin jelas bahwa pendekatan ekstrem, baik membiarkan pasar sepenuhnya maupun mengambil alih seluruh sistem, tidak memadai.
Yang dibutuhkan adalah kombinasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.
Salah satu arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat regulasi ketenagakerjaan dalam ekosistem ini tanpa menghilangkan fleksibilitas.
Langkah ini mencakup kewajiban jaminan sosial, transparansi algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil.
Dalam kerangka tersebut, status “mitra” tetap dipertahankan, tetapi dengan standar perlindungan yang lebih tinggi.
Negara dapat mendorong model alternatif seperti pembentukan BUMN aplikator yang bersaing dengan perusahaan swasta.
Pendekatan ini membuka ruang terciptanya tekanan kompetitif yang dapat meningkatkan standar industri secara keseluruhan, tanpa harus membebani negara dengan biaya yang terlalu besar.
Perdebatan tentang status pengemudi ojek online mencerminkan dilema yang lebih luas dalam kebijakan publik di era digital.
Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi pekerja dari ketidakpastian yang dihasilkan oleh model ekonomi baru. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menjaga inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi yang menjadi kekuatan utama model tersebut.
Kebijakan pembatasan potongan menjadi 8 persen menunjukkan bahwa negara memiliki ruang untuk bertindak tanpa harus mengambil langkah ekstrem.
Namun, kebijakan ini bukan solusi akhir, melainkan bagian dari proses panjang dalam mencari keseimbangan yang tepat. Implementasi yang konsisten, pengawasan efektif, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.
Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah negara harus hadir, karena Negara telah dan pasti akan selalu hadir, melainkan bagaimana negara hadir secara cerdas.
Perlindungan terhadap pengemudi ojek online merupakan keharusan, tetapi cara mencapainya harus mempertimbangkan seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan fiskal.
Dalam kebijakan publik, solusi terbaik jarang yang paling sederhana. Solusi biasanya berada di tengah, tidak ekstrem tetapi cukup kuat untuk mengubah keadaan.
Dalam konteks ojek online, jalan tengah ini paling menjanjikan: Sistem yang tetap fleksibel tapi lebih adil, pasar yang tetap dinamis, tapi lebih terkendali, serta negara yang hadir bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pengarah.
Jika arah ini dapat dijaga, maka tujuan besar berupa kepastian hidup bagi para pengemudi tidak perlu dicapai melalui langkah drastis yang berisiko tinggi.
Sebaliknya, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui rangkaian kebijakan yang saling melengkapi, membangun sistem yang tidak hanya adil untuk hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.
