Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membantah tegas anggapan yang menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah bergerak menuju krisis finansial seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 silam.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5/2026). Juda menegaskan bahwa indikator makroekonomi domestik saat ini dalam posisi kokoh meskipun sedang menghadapi tekanan global yang berat.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 berhasil mencapai angka 5,61 persen. Selain itu, tingkat inflasi pada April 2026 berada di level yang terjaga sebesar 2,42 persen dengan sokongan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,52 persen.
Sektor keuangan negara juga memperlihatkan kinerja positif lewat pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang menembus angka 22 persen. Hingga April 2026, pendapatan negara sudah mengumpulkan Rp 918 triliun atau naik 13,3 persen, sementara belanja negara melonjak hingga 34,3 persen dengan defisit APBN terkendali pada level 0,64 persen dari PDB.
"Tadi Pak Misbakhun sempat menyinggung bahwa banyak kalangan, baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97, 98. Kalau melihat angka-angka tadi, kita itu jauh dari situasi krisis," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, tiga faktor utama penentu krisis ekonomi global dinilai tidak ditemukan dalam struktur ekonomi nasional saat ini. Faktor pertama yang diwaspadai adalah krisis fiskal, di mana tingkat kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pembiayaan fiskal Indonesia terpantau masih sangat tinggi.
"Kelihatan dari yield-nya, kalau investor tidak percaya pada yield kita pada fiskal kita maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7%, ya ada peningkatan tapi tidak signifikan peningkatannya. Jadi fiskal, krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," papar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Faktor risiko kedua bersumber dari ketimpangan neraca pembayaran yang dahulu sempat meruntuhkan banyak korporasi akibat lonjakan utang luar negeri saat nilai tukar melemah. Saat ini, kondisi neraca pembayaran nasional dilaporkan berada dalam posisi yang relatif seimbang dan sehat.
"Kemudian terjadi pelemahan nilai tukar terjadi sudden shock ya istilahnya, maka utang banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa lagi membayar hutang luar negeri dan neraca pembayaran kita waktu itu memang sangat jeblok dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Ancaman krisis ketiga dapat dipicu oleh kerentanan sistem keuangan akibat penyaluran kredit berlebih yang memicu gelembung ekonomi di sektor-sektor tertentu seperti properti. Kasus sistemik seperti jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008 dipastikan tidak terdeteksi di dalam negeri.
"Lending besar-besaran, bubble terjadi di berbagai sektor termasuk sektor properti misalnya. Dan ketika bubble itu burst, bubble itu pecah maka terjadi kolaps di sistem perbankan atau terjadi krisis di sistem keuangan," jelas Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
"Seperti 2008 di Amerika dan sebagainya terjadi bubble tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini," sambung Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
