Warga Jakarta kini mulai beralih mencari lahan pemakaman ke wilayah penyangga seperti Bogor akibat ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di ibu kota yang semakin menipis pada Kamis (7/5/2026). Fenomena ini dipicu oleh sulitnya menemukan ruang peristirahatan terakhir yang layak di tengah padatnya pemukiman.
Kondisi keterbatasan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan makam yang sesuai dengan ketentuan, namun lahan di Jakarta terus menyusut setiap hari. Data menunjukkan Jakarta memiliki 118.348 petak makam dengan beban rata-rata mencapai 100 prosesi pemakaman per hari, dilansir dari Megapolitan.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menambah ketersediaan lahan seringkali terhambat oleh resistensi dari masyarakat setempat. Solusi sementara yang diterapkan saat ini adalah penggunaan sistem makam tumpang pada area yang dikelola keluarga.
"Kendala dalam menambah lahan yakni sering terjadi penolakan warga terhadap keberadaan lahan makam," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (7/5/2026).
Laporan dari Dinas Pertamanan menyebutkan hanya tersisa 11 TPU yang diprediksi masih sanggup menampung jenazah hingga tiga tahun mendatang. Situasi ini membuat konsep pemakaman berbasis taman memorial di kawasan Bogor Timur menjadi pilihan karena menawarkan tata ruang yang lebih terorganisir.
Memorial Advisor Supervisor Baqi Memorial Park Bogor Timur, Surya Prayoga, menyatakan bahwa masyarakat Muslim menghadapi tantangan tertentu dalam mencari lahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pihaknya menawarkan fasilitas makam sistematis yang tidak ditumpuk dengan harga mulai dari Rp 5 jutaan.
"Masyarakat Muslim menghadapi tantangan lebih kompleks karena proses pemakaman harus sesuai syariat, seperti tidak ditumpuk, menghadap kiblat, dan berada di kawasan khusus Muslim," kata Surya Prayoga.
Surya menekankan bahwa banyak keluarga yang sebenarnya mendambakan proses pemakaman yang lebih tertata namun terbentur pada realitas ketersediaan lahan yang sangat terbatas di tengah kota.
"Ketika semua serba terbatas, akhirnya keluarga hanya bisa mengikuti kondisi yang ada. Padahal, banyak yang sebenarnya ingin proses pemakaman yang lebih layak dan sesuai syariat," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya memberikan konfirmasi mengenai kondisi TPU di wilayah Jakarta Selatan yang sebagian besar telah mencapai kapasitas maksimal. Pemerintah provinsi saat ini sedang meninjau berbagai usulan teknis untuk mengantisipasi krisis lahan tersebut.
"Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat," kata Pramono, 21 Oktober 2025.
Pramono juga mengungkapkan bahwa terdapat wacana untuk membangun fasilitas pemakaman milik pemerintah di luar batas wilayah administrasi Jakarta demi memenuhi permintaan yang terus ada.
"Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan," ujarnya.
Permasalahan makam di Jakarta juga memiliki catatan kelam terkait tata kelola pada masa lalu, seperti temuan ratusan makam fiktif pada tahun 2016. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pernah mengungkap adanya praktik ilegal pemesanan lahan di lokasi-lokasi strategis seperti TPU Karet Bivak.
"Banyak sekali makam fiktif. Jadi kalau ada batu nisan segala macam, belum tentu ada isinya. Karena ada yang nyogok, ditaruh di depan," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 2016.
Sebanyak 522 makam fiktif ditemukan dalam penyelidikan saat itu, yang membuktikan bahwa persoalan ruang pemakaman di ibu kota melibatkan tantangan ketersediaan fisik sekaligus transparansi pengelolaan birokrasi.
